Sorak Kembali Guncang PU Lewat Kejati

JAMBI - Massa pengunjurasa yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Anti Korupsi (Sorak) Jambi,  Kamis (11/4), kembali mengguncang Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi.

Sorak mendesak Kejati Jambi untuk mengusut tuntas dugaan dan indikasi penyimpangan pada beberapa paket kegiatan pada Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Jambi.

Realase pers yang dibagikan pendemo, mereka mempertanyakan proses hukum yang telah dilakukan oleh Kejati Jambi terkait dugaan penyimpangan dan indikasi awal pengadaan genset merk Komatsu pada Dinas PU Provinsi Jambi.

Kemudian dugaan penyimpangan di beberapa paket kegiatan pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi sumber dana APBD tahun 2012, yakni pembangunan gedung transip VIP di Bumi Perkemahan (Buper) Sungai Gelam dengan nilai pagu Rp 240 juta, pembangunan anjungan Kwarda di Buper dengan nilai Rp 990 juta, dan pembangunan MCK di Buper dengan nilai pagu Rp 800 juta.

Selanjutnya, dengan tetap berpegang teguh pada azas praduka tidak bersalah maka mereka menyatakan sikap, mendesak Kejati Jambi untuk segera mengusut tuntas dugaan dan indikasi penyimpangan pada kedua item tersebut dan segera memanggil dan memeriksa pihak yang terkait.

Massa Sorak juga mempertanyakan terkait proses dan tindak lanjut laporan mereka terkait dugaan mark up pada pengadaan genset dinas PU Provinsi Jambi senilai Rp 2, 7 miliar APBD Provinsi yang mana dugaan dan indikasi awal telah mereka sampaikan sebelumnya.

Pengunjukrasa juga mendesak Kejati Jambi untuk mengusut dugaan kasus korupsi proyek irigasi di Muarojambi dan Batanghari oleh Dinas Pengairan PU Provinsi Jambi.

Setelah puas menyampaikan orasinya, pendemo yang berjumlah belasan orang tersebut langsung membubarkan diri dengan tertib dan damai. Unjukrasa juga mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. (ref)

Pengelolaan Arsip Diharapkan Menggunakan Teknologi

JAMBI, TANJAB EKSPRES - Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H. Syahrasadin mengharapkan adanya peningkatan pengelolaan arsip dengan menggunakan teknologi. Pernyataan ini disampaikannya saat membuka secara resmi pembukaan Rapat Koordinasi Kearsipan se-provinsi Jambi, di hotel Ratu, Telanaipura Selasa (16/4).

Sekda menyatakan bahwa saat ini Badan Perpustakaan dan Arsip harus menemukan teknologi baru dalam mengelola arsip dengan memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan, pelayanan dan pelestarian arsip.

“Diharapkan dalam Rakor ini akan menemukan pengelolaan, pelayanan dan pelestarian arsip dengan cara yang baru atau modern dengan memanfaatkan teknologi atau digitalisasi.

Karena saat ini kita masih menggunakan metode yang konvensional, kita mengumpulkan barang-barang yang berkarung-karung besar, kita harap dengan Rakor ini para peserta akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang bagaimana pengelolaan arsip yang modern” ungkap Sekda.

H. Syahrasaddin

Dikatakan Sekda bahwa Badan Keperpustakaan dan Arsip Daerah memiliki peranan yang sangat penting bagi pemerintah dan juga masyarakat. Bagi pemerintah Badan Keperpustakaan dan Arsip Daerah dapat menunjang proses administrasi negara dan manajemen birokarasi.

“Sedangkan bagi masyarakat umum dapat dipergunakan untuk pendidikan dan penelitian. Saya juga dulu memanfaatkan perpustakaan untuk tempat belajar, diharapkan dengan adanya sistem pengelolaan yang tepat dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk datang dan memanfaatkan perpustakaan” jelasnya.

Dilanjutkan Sekda bahwa dari Rakor ini diharapkan dapat berfungsi menjadi tulang punggung negara, sehingga mampu berkontibusi dalam mendukung program Jambi EMAS.

“Untuk itu harus ada program-program unggulan kearsipan ini dapat menghasilkan program-program baru yang telah terkoneksi dan sinkronisasi antara Arsip Nasional RI Jakarta. Disamping itu harus ada peningkatan SDM arsiparis di semua lemabga kearsipan, sehingga akan meningkatkan profesionalisme pengelolaan arsip yang modern melalui program-program yang inovatif,” katanya. (ref)

Kota Tebo Perlu Drainase yang Memadai

MUARATEBO, TANJAB EKSPRES - Pemkab Tebo sedang serius melakukan pelebaran di Kota Muara Tebo. Pekerjaan peningkatan jalan itu sudah berjalan sejak dua tahun terakhir. Namun, ada sisi lain dari pelebaran jalan yang menjadi sorotan. Yakni belum dibangunnya drainase di sepanjang jalan yang sudah dilebarkan tersebut. 

Dikhawatirkan, tanpa adanya drainase akan membuat jalan yang sudah ditingkatkan menjadi cepat rusak. Kekhawatiran itu diantaranya disuarakan Wakil Ketua DPRD Tebo, Wartono Trian Kusumo. Ia meminta Bupati Tebo, Sukandar, untuk tanggap terkait persoalan ini. 

"Sayang jalannya, bisa cepat rusak karena drainasenya tidak ada. Pemkab harus perhatikan soal ini," ujar lelaki yang juga Ketua DPC PDIP Tebo itu Sejauh ini, katanya, pihak DPRD terus mendukung program pembangunan jalan di Kota Muara Tebo.

Bahkan anggaran yang tak sedikit sudah dikucurkan. Demikian pula untuk kedepannya, terus dianggarkan untuk menciptakan wajah ibukota kabupaten yang lebih baik.

"Kita siap anggarkan berapapun biaya yang diperlukan untuk pembangunan dan perbaikan drainase di Kota Muara Tebo jika diajukan Pemkab Tebo nantinya," ujarnya lagi. Bupati Tebo, Sukandar, mengakui bayak drainase di Kota Muara Tebo yang tidak lagi berfungsi maksimal.

 Ia mengatakan, di 2013 ini sudah mulai dilakukan pembenahan. Sukandar menjelaskan, tidak hanya sekedar perbaikan saja. Beberapa titik yang sebelumnya tak ada drainase segera dibangun drainase baru. "Sudah anggarkan untuk drainse jalan kota, dananya lebih satu miliar," ujarnya.

Sukandar tidak menyebut titik mana saja yang akan dibangun drainase. Manta wabup ini mengatakan, secara teknis adalah dinas terkait yang lebih mengetahuinya. "Namun saya minta agar drainase Kota tebo benar-benar tertata dan berfungsi dengan baik sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat," pungkasnya. (ron)

Dewan Punya Bukti Angsoduo Milik Pemkot Jambi

KOTA JAMBI, TANJAB EKSPRES – DPRD Provinsi Jambi mengaku memiliki bukti secara defacto kalau Pasar Tradisional Angsoduo adalah milikPemerintah Kota Jambi.

Demikian dikatakan Anggota DPRD Kota Jambi, Abdus shomad kepada wartawan. Menurut Shomad, DPRD Kota Jambi akan membentuk panitia khusus (Pansus) guna membahas persoalan pembangunan dan relokasi pasar angsoduo yang rencananya akan mamai pola BOT.

“Kita merasa diabaikan oleh pemerintah provinsi, makanya kita membentuk pansus. Karena Angsoduo itu milik Pemerintah Kota Jambi dan kami memiliki bukti secara defacto”, tambah Shomad.

Pasar Tradisional Angsoduo Kota Jambi. Foto:\ Dok TE

Seperti pernah dilansir, Anggota DPRD Kota Jambi dari Fraksi Golkar,  Nuzul Prakasa, menyebutkan dirinya kurang sependapat jika proyek pasar tersebut dibangun dengan Pola BOT. Alasanya pedagang nantinya akan dirugikan, karena sewa kios ditetapkan oleh pengelola.

"Kalau dengan Pola BOT, tak usah pemerintah provinsi yang bangun, kami  saja (pemerintah kota) bisa", kata Nuzul.

Jefri Pardede anggota DPRD yang juga dari Fraksi Golkar menyebutkan saat ini masyarakat menunggu agar pembangunan pasar tersebut dapat terlaksana. Soal proses pembangunan maupun pola yang dilakukan pemerintah, masyarakat tak tahu soal itu.

Sedangkan Anggota DPRD Kota Jambi dari Fraksi PDIP, Junaidi Singarimbun menyatakan setuju jika pembangunan pasar dilaksanakan dengan cepat. Syaratnya harus ada dasar seperti Keputusan Presiden (Kepres) atau Peraturan Menteri (Permen).

Jadi dengan adanya kedua payung hukum tadi, pembangun pasar memiliki  dasar dalam mewujudkan Pembangunan Pasar Angsoduo yang baru. Namun, Singarimbun menambahkan, jika tak ada kepres atau permen rencana ini hendaknya dilakukan pembahasan dalam Sidang Paripurna DPRD  Kota Jambi. "Kalau tak ada Kepres atau Permen, harus dibahas dalam  sidang paripurna", ujarnya.

Sementara itu Ketua LSM Sembilan Jambi, Raden Jamhuri memunculkan  wacana, hendaknya pembangunan pasar ini dilakukan dengan Pola Satu  Rim. Maksudnya, para pedagang dibagikan kertas sebanyak satu rim untuk   dibubuhi tanda-tangan tentang setuju tidaknya pembangunan pasar dengan  Pola BOT yang dicanangkan pemerintah.

"Saya rasa pola ini yang akan saya cuatkan, tak usah seluruh pedagang,  separohnya saja membubuhkan tandatangan ini bisa menjadi acuan", 

tandasnya. (ref)

DPRD Menyayangkan Kerusakan Jalan Suak Kandis

MUAROJAMBI, TANJAB EKSPRES - DPRD Provinsi Jambi sangat menyayangkan terjadinya kerusakan beberapa titik ruas Jalan Suak Kandis, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muarojambi dalam sebulan terakhir.

H.Wahab Hasyab

Padahal, dana untuk perbaikan jalan tersebut telah dianggarkan dalam APBD. Demikian dikatakan Anggota DPRD Provinsi Jambi, Daerah Pamilihan (Dapil) Muarojambi - Batanghari, H. Wahab Hasyab kepada Tanjab Ekspres di Jambi, Selasa (02/4).

Atas nama anggota dewan, menurut Wahab Hasyab, dirinya mendesak Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk proaktif menanggapi hal-hal seperti ini. Sebab kalau dibiarkan kondisi jalan akan semakin rusak dan nantinya akan menelan biaya perbaikan lebih besar.

Kemudian dikatakan Wahab Hasyab, Dinas PU sendiri telah dianggarkan dana untuk kendaraan guna memantau kerusakan ruas jalan provinsi. "Sekarang mana kerja pemantauan oleh PU", ujar Wahab.

Sebagai langkah awal, DPRD Provinsi Jambi akan melakukan koordinasi dengan Dinas PU Provinsi Jambi guna mempertanyakan hal itu.

Ruas Jalan Suak Kandis yang rusak. Foto:\ Ist

Pantauan wartawan, kerusakan jalan Suak Kandis sudah parah. Kerusakan itu terjadi pada ruas jalan di kilometer (km) 49 Desa Suak Kandis. Kawasan ini terancam terisolir jika kerusakan jalan tak cepat diperbaiki.

Kepala Dinas PU Provinsi Jambi, H. Ivan Wirata ketika hendak dikonfirmasi Tanjab Ekspres Selasa (02/4) sedang tak berada di kantor. Begitu juga dengan Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, H. Apid.

Namun demikian masyarakat pemakai jalan di sana berharap Pemerintah Provinsi Jambi dapat memperbaiki jalan tersebut. (ref/kon)

Parit 10 Sei Saren Butuh Listrik

BRAMITAM - Kebutuhan yang utama disetiap desa yaitu akses jalan dan penerangan (listrik). Hal yang demikian tidak dirasakan warga Parit 10 RT 15 Sungai Saren. Pasalnya ada 2 faktor yang dikeluhkan yaitu akses yang begitu minim dan yang sangat disayangkan aliran listrik belum ada bantuan dari pemerinntah.

Menurut Ketua RT 15 Samsul bahri mengatakan,belum adanya akses jalan yang sempurna yang ditambah belum masuknya aliran listrik membuat para penduduk kewalahan. "Ya sangat disayangkan sekali dengan keadaan parit kita yang kita diami ini,yang seharusnya dapat lah diperhatikan oleh pemerintah." sebut Samsul.

Ditambahkannya, keadaan yang seperti ini tidak bedanya dengan kota mati jika pada malam hari kondisi kampung gelap gulita dari sinaran terangnya cahaya lampu. "Kita memang sudah merdeka namun untuk desa yang kita diami ini belum dikatakan merdeka baik dari struktur jalan maunpun kebutuhan listrik dan harapan dari kami lihatlah desa kami ini bagaimana kami menghadapinya selama ini, hanya kami yang bisa merasakannya."ucapnya.

Sementara itu Lurah Sungai Saren khairul Syahri saat ditemui media tentang masalah parit 10 tersebut mengatakan,masalah yang dihadapi parit 10 rt.15 sungai saren tersebut sudah pernah diajukan beberapa kali melalui Musrembang. Akan tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan sama sekali oleh Pemerintah. "Kita memang terus berusaha agar keluhan yang dihadapi warga parit sepuluh(10) rt.15 sungai saren akan teratasi."ujar Lurah.

Lanjut dikatakan lurah, jumlah KK yang berada diparit 10 tersebut mencapai 27,dengan jumlah yang begitu banyak penduduknya belum adanya perhatian. "Kita perkirakan jumalah KK diparit 10 mencapai 27 itu pun hasil yang kami peroleh datanya."ujarnya (crl)

Minyak Tanah Langka di Pasaran

MUARASABAK - Masyarakat Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjabtim kini mengeluhkan kelangkaan minyak tanah (Minah) di pasaran. Padahal minyak tanah masih merupakan salah satu kebutuhan vital dalam kehidupan masyarakat Dedang, sebab masyarakat disini masih menggunakan kompor yang berbahan bakar minyak tanah untuk memasak. Menggunakan komopr gas 3 Kg bantuan pemerintah warga enggan menggunakannya, karena dikhawatirkan meleduk.

Yanto Salah satu warga Desa Sidomukti Kecamatan Dendang, saat dikompirmasi harian Tanjab Ekspres kemarin (1/4) mengatakan, saat ini dirinya merasa kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah itu. Karena agen atau distributor minah yang terdapat di Kecamatan Dendang, tidak menyediakan kembali minah tersebut. ‘’Sementara kami sangat membutuhkan sekali minyak tanah, guna mengisi kebutuhan memasak dan lampu teplok,’’ ungkapnya.

Karena tidak adanya minyak tanah ini, warga terpaksa mengunakan minyak solar guna memasak dan mengisi lampu teplok. ‘’Walaupun mengunakan minyak solar asapnya kurang baik, dan terkadang setelah mengunakannya, rumah terlihat kotor penuh dengan sawang,’’ bebernya.

Dikatakannya, kelangkaan Minah di Kecamatan Dendang ini telah terjadi cukup lama, sekitar delapan bulan lamanya. Sehingga warga yang sangat membutuhkan Minah tersebut kewalahan. ‘’Kami takut menggunakan kompor gas, dan mencari kayu bakar buat memasakpun sulit, sebab saat ini musim penghujan. Dan ada warga memasak mengunakan serbuk kayu,’’ paparnya.

Warga berharap kepada pemda setempat agar menggerakan distributor yang ada untuk tetap menyediakan Minah. ‘’Minyak tanah tergolong dari salah satu bahan pokok yang masih dibutuhkan oleh warga yang perekonomiannya rendah,’’ ujarnya.

Terkait persoalan ini, Kepala Disperindag Tanjabtim Ibnu Hayat mengatakan, untuk saat ini distributor Minah yang terdapat pada tiap Kecamatan itu, telah beralih ke Gas, sehingga untuk Minah tidak tersedia dipasaran. ‘’Namun bila distributor menginginkan Minah tersebut, dia harus melalui prosedur terlebih dahulu, agar pihak kita dapat melakukan negosiasi kepada pihak pertamina, sehingga pertamina dapat menyalurkan minah itu,’’ ungkap Hayat. 

‘’Dalam beberapa tahun ini, tidak adanya pengajuan dari distributor maupun masyarakat untuk minah tersebut. Sehingga minah menjadi langka di pasaran. Bila ada juga, mereka harus membelinya dari Pertamina sedikitnya 10 ton, baru pertamina dapat menyalurkannya,’’ tukasnya. (amt)