KOTA JAMBI - Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) perizinan di DPRD Kota Jambi hingga kini masih samar. Kendati sempat terjadi baku hantam Anggota Pengamanan Dalam (Pamdal) DPRD Kota Jambi dengan Oknum LSM beberapa waktu lalu, sepertinya tak menyurutkan langka wakil rakyat untuk menuntaskan persoalan perizinan.
Ketua Komisi A DPRD Kota Jambi, Jefri B Pardede di Gedung DPRD Kota Jambi, Rabu (13/11) mengatakan, niat DPRD mengusulkan pembentukan pansus tersebut guna membantu Pemerintah Kota Jambi dalam menyelesaikan persoalan proses pengurusan dan pengeluaran perizinan yang terkesan kurang baik.
 |
| JB Pardede SY Fasya |
"Soal Pansus ini, saya harapkan jangan sampai dari interenal DPRD ada yang mengganjal. Karena jika terjadi demikian maka kita akan mengarahkan untuk melakukan investigasi hingga menggandeng penegak hukum", ujar Jefri.
Dikatakan Jefri, pembetukan pansus perizinan ini hendaknya dilakukan secepat mungkin, atau paling tidak sebelum masa jabatan DPRD berkhir. Dirinya menekankan kepada pihak terkait untuk membantu kelancaran pembentukan pansus yang sebelumnya telah diusulkan oleh Komisi A dan Komisi C DPRD Kota Jambi.
"Jangan ada diinternal DPRD ini yang coba menghalangi, karena kita akan mengarahkan investiigasi hingga ke penegak hukum", katanya mengulangi.
Jefri menjamin, setelah pansus perizinan ini terbentuk, dapat diketahui jumlah penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor perizinan. Sebab, dia menambahkan, PAD Kota Jambi ini didapat dari dua item yakni dari sektor jasa dan perdagangan. "Ini tak lepas dari perizinan", tandasnya.
Pernyataan Politisi Golkar ini senada dengan pernyataan Walikota Jambi, H. Syarif Fasya yang akan melaporkan pihak terkait kepada penegak hukum setelah mendengar kabar dokumen perizinan di Kantor PTSP hilang.
"Kita akan bentuk tim dengan DPRD guna melakukan penyelidikan. Sebab tidak mungkin bisa hilang jika tidak ada yang menghilangkan", tukasnya. (rizal ependi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar