Samisake Program Pengentasan Kemiskinan

JAMBI, TANJAB EKSPRES - Wakil Gubernur Jambi H. Fachrori Umar, menyatakan bahwa Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) merupakan program unggulan dalam pengentasan kemiskinan. 

Pernyataan ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) provinsi Jambi, Selasa (18/12). Acara ini dihadiri oleh Kepala Bappeda dan Kepala SKPD terkait kab/kota se-provinsi Jambi.

“Sebanyak 25.000 rumah tangga sangat miskin diharapkan dapat dientaskan secara bertahap pada tahun 2015 melalui program Samisake dengan intervensi berupa kegiatan bedah rumah sebanyak 5.000 unit/tahun, bantuan sertifikasi sebanyak 5.000 persil, penguatan permodalan UMKM, Jamkesmasprov, beasiswa pendidikan, bantuan alsintan dan bibit, serta jaringan listrik” ujar Wagub.

Program pengentasan yang telah dilakukan juga oleh pemerintah provinsi Jambi yaitu pengembangan bantuan sosial terpadu bagi masyarkat miskin berbasis keluarga. Penyaluran bantuan yang berbasis rumah tangga ini akan lebih dipertajam dengan berbasis keluarga. “Dengan demikian, mekanisme pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin ini dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan”  katanya.

Dilanjutkan Wagub bahwa hal ketiga yaitu peningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap sumber daya produktif dimana peran usaha mikro dan kecil dalam menciptakan lapangan pekerjaan sangat penting. 

“Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dengan bekerja pada usaha mikro dan kecil. Peningkatan akses usaha mikro dan kecil terhadap sumber daya produktif termasuk modal akan langsung membantu peningkatan kegiatan ekonomi usaha mikro dan kecil” jelasnya.

Keempat hal yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan koordinasi pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan. “Melalui agenda kerja koordinasi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi antara kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) provinsi sampai dengan TKPK daerah (provinsi dan kab/kota) dan penguatan basis data kemiskinan secara terpadu” jelasnya.

Dijelaskan Wagub bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, peran kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi sangatlah dibutuhkan terutama dalam menggiring program/kegiatan yang fokus dan tepat sasaran. “Hal penting lainnya adalah monitoring dan evaluasi program dan kegiatan setiap triwulan untuk mengawal bersama jalannya program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah sehingga akan mencapai sasaran yang diharapkan bersama” ujarnya.

Wagub juga menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat dan kalangan dunia usaha juga perlu terus ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat terjadi kekuatan lokal di daerah dalam menciptakan modal sosial masyarakat dan mampu menciptakan berbagai inovasi program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan karakteristik daerah melalui pendanaan secara mandiri.

 “Berbagai program penanggulangan kemiskinan terus dilanjutkan dan disempurnakan, diantaranya; pertama program PNPM Mandiri yang dilaksanakan hingga seluruh kecamatan dan perdesaan. Namun demikian, tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelaksanaan PNPM Mandiri tersebut, termasuk meningkatkan peran pemerintah daerah agar partisipasi masyarakat dan pendanaan daerah untuk PNPM Mandiri dapat lebih ditingkatkan” katanya. (ref)