JAMBI, TANJAB EKSPRES – Wakil Gubernur Jambi, H. Fahcrori Umar
mengatakan salah satu yang mengganjal Provinsi Jambi untuk mencapai status
wajar tanpa pengecualian (WTP) karena masih adanya sejumlah aset lama di dinas
tertentu yang tak diketahui keberadaannya.
 |
| H.Fahcrori Umar. Ft/Rizal E |
Hal itu dikatakan Fahcrori Umar ketika melakukan
kunjungan kerja (Kungker) ke Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Jambi, kemarin.
Menurutnya, kondisi ini terungkap berdasarkan
temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena aset yang dibeli dengan dana APBD
tersebut masuk dalam hitungan BPK setiap kali melakukan pemeriksaan.
Maka dari itu Fahcrori Umar menilai seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Jambi, harus memiliki kartu inventaris
ruangan (KIR) guna mengiventarisir aset pemerintah daerah di masing-masing
dinas.
“Aset kantor ini dibeli dengan dana APBD dan masih
masuk dalam hitungan BPK, oleh sebab itu harus diinventarisir agar diketahui
keberadaanya ”, ujarnya..
Kemudian
setiap SKPD juga harus memahami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) agar roda
pemerintahan dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada.
Kemudian dirinya juga berharap para SKPD dapat
meningkatkan kinerja dan kedisiplinan sebagai pelayan masyarakat. (ref)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar