Museum Negeri Jambi Kembali Berganti Nama

Pasca diresmikan tahun 1988, Museum di Kota Jambi ini diberi nama Museum Negeri Provinsi Jambi. Sebelas tahun kemudian, persisnya tahun 1999 berganti nama menjadi Museum Negeri Jambi. Dan, sekarang 2012 Museum ini berganti nama lagi menjadi Museum Siginjai. Berikut Catatannya.   

Rizal Ependi – KOTA JAMBI

Pergantian nama Museum Negeri Jambi menjadi Museum Siginjai, dilaksanakan pada Selasa 30 Oktober 2012. Hal ini didasari oleh Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 26 tahun 2012. Diresmikan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, H. Fachrori Umar pada hari itu juga.

Meseum Singginjai berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Persisnya di depan Kantor PLN WS2JB Cabang Jambi, di Kelurahan Broni, tak jauh dari Rumah Dinas Walikota Jambi. 

Bersamaan dengan itu digelar pameran budaya Jambi dan khusus yang bertajuk ”Jambi Elok Nian” yang ditandai dengan penandatanganan prasasti serta pengguntingan pita oleh wakil gubernur Jambi.

Saat meresmikan, wakil gubenur didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jambi, H. Didy Wurjanto dan Kepala Museum Siginjai, Eni Suhartaty.

Peresmian penggantian nama meseum ini, menurut wagub, merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi guna melindungi dan melestarikan warisan budaya bangsa di Jambi. 

Museum Siginjai Jambi. Ft:\ Ist

Tujuannya, untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang keris siginjai yang merupakan senjata pusaka, milik salah seorang keturunan Raja Jambi : Rang Kayo Hitam. 

Sebab yang terkandung pada museum ini tidak hanya nilai sejarah namun juga mengandung nilai pendidikan.”Saat ini pihak museum telah melakukan hal itu dan mengelola warisan budaya dengan menjadikan museum ini wahana pariwisata daerah”,  ujar wagub saat menyampaikan sambutannya.

Dikatakan wagub, perlu dipahami bersama, bahwa pembangunan kebudayaan hendaknya tidak hanya dipandang sebagai pembangunan sektoral. Tapi sebagai pembangunan masyarakat secara holistik, yang berujung pada kesejahteraan yang lebih luas.

Wagub berharap, kegiatan tersebut dapat dijadikan momentum untuk terus mempertahankan dan melestarikan adat istiadat, budaya dalam membangun kehidupan yang lebih berbudaya, sehingga menjadi karakter bangsa dan daerah di masa kini dan mendatang.

Sementara itu, Kepala Disbudpar Provinsi Jambi, H. Didy Wurjanto menjelaskan, selain memperkenalkan senjata pusaka Jambi, pergantian nama museum ini guna menarik minat masyarakat berkunjung ke museum tersebut. 

Sebab kalau memakai nama yang lama, seolah museum ini hanya menyimpan barang-barang milik pemerintah. Padahal tidak demikian, di dalam museum tersebut bersemayam beragam benda peninggalan sejarah mulai zaman kerajaan.

“Jadi jika dinamakan Museum Singginjai, orang  akan langsung ingat kalau itu dari Jambi”, imbuhnya.

Pergantian mana ini merupakan hasil kesepakatan para budayawan dan tokoh masyarakat Jambi. " Nama ini juga diambil dari nama ikon Jambi berbentuk sebilah keris yang bernama Siginjai”, ujar Kepala Museum Singginjai, Suhartaty.

Museum ini, Suhartati melanjutkan, banyak  menyimpan benda peninggalan prasejarah seperti beliung batu, gong bertuliskan aksara kuno Cina, teko, piring porselen, fragmen tangan dan Arca Budha.

Perlu diketahui, museum ini dibangun dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Jambi, H. Masjchun Sofwan, Pada 18 Februari 1981. Luas lokasi 13.350 meter persegi.

Bangunan ini rampung tahun 1988, dan diremikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, DR. Fuad Hasan, pada 6 Juni 1988, dengan diberinama Museum Negeri Provinsi Jambi.

Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka Museum Negeri Propinsi Jambi berubah menjadi Museum Negeri Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No.15 tahun 2002. ***

Gubernur Tekankan Perbaikan Pengolaan Pajak

JAMBI, TANJAB EKSPRES -   Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus (HBA) menekankan pentingnya perbaikan yang berkesinambungan dan menyeluruh dalam pengelolaan pajak.

Hal itu dikatakan gubernur ketika menggelar acara ramah tamah dan makan malam bersama 100 wajib pajak (WP) di Provinsi Jambi, bertempat di Ratu Convention Center (RCC), Kota Jambi, Senin malam (29/10).

Menurut gubernur, konsep pajak memiliki arti, pertama konsep ekonomi yaitu, sebagai sumber penerimaan negara dan kedua mengartikan sebagai konsep keadilan.

“Makna yang semestinya bayar pajak, ya bayar pajak, yang penghasilannya sedemikian kecilnya dan tidak tepat untuk membayar pajak, ya tidak perlu membayar pajak”, ujarnya.

Jadi gubernur melanjutkan, jika penghasilan cukup untuk membayar pajak,  pajak yang dibayar juga setara dengan penghasilan itu. Makin besar penghasilan, pajaknya juga harus bergerak makin besar. Jangan sampai penghasilan naik tajam, pajaknya jalan di tempat.

Sedangkan konsep keadilan, orang membayar pajak untuk negara. Oleh karena itu, uang yang sangat berharga, jangan kemudian dibelokkan kesana kemari, dengan berbagai penyimpangan atau tindak-tindak korupsi.

Gubernur juga mengemukakan, perlu menjadi perhatian bagi aparatur pelayan publik, agar orang atau badan yang membayar pajak dengan sukarela perlu mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik. (ref)

Warga Temukan Mayat di Halte Bus

JAMBI, TANJAB EKSPRES – Warga, Kelurahan Murni, Kecamatan Telanaipura, Jambi, Selasa (30/10) sekitar Pukul 13.00 WIB, heboh. Pasalnya, disebuah halte bus Simpang Pulai ditemukan sesosok mayat tanpa identitas, yang tergeletak kaku.   

Mayat laki-laki tua tersebut awalnya ditemukan Reni, warga setempat yang saat itu sedang menunggu mikrolet angkutan kota (Angkot), di halte itu. Mengetahui ada mayat, Reni kemudian memberitahu warga lain.

Mendengar kabar dari Reni, spontan warga berkerumun untuk memastikan kebenaran kabar itu. Ada juga warga yang melaporkan penemuan mayat tersebut kepada pihak berwajib.

Selang seperempat jam, beberapa petugas polisi tiba di lokasi, mayat kemudian dievakuasi di Rumah Sakit Raden Mattaher, sebelum dimakamkan. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui penyebab meninggalnya orang tua tersebut. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan. (ref) 

Perangkat Lunak Bajakan Mulai Dikikis

KOTA JAMBI, TANJAB EKSPRES – Perangkat lunak atau software komputer bajakan yang diinstal (dimasukan) pada personal computer (PC), laptop, notebook dan sejenisnya, mulai dikikis.

Pemerintah dianjurkan menggunakan perangkat lunak asli (original software), baik untuk program windows maupun program pendukung lainnya, seperti Microsoft  Office yang terdiri dari Microsoft Word, Exel, Power Point dan sebagainya. 

H. Munzaer, dari Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkomimfo) RI mengatakan, saat ini Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pembacak perangkat lunak terbesar. Bahkan pembajakan software ini mencapai angka 85 persen.

Walikota Jambi. dr. H. R. Bambang Priyanto dalam sosilalisasi OSS. Ft:\RE

Hal itu dikatakan H. Muzaer pada sosialisasi perangkat lunak legal, open surce software (OSS), di Gedung Balai PKK Kota Jambi, Selasa (23/10). 

Menurutnya, yang menjadi dasar hukum dari sosialisasi perangkat lunak legal ini surat edaran (SE) menteri komunikasi dan informasi (menkomimfo) No. SE/05/SK/komimfo/10/2005 dan pemberdayaan SE/01/MPAN/3/2009, tentang pemanfaatan perangkat lunak legal.

“Perangkat lunak legal ini mudah dibuka dan gampang dioperasikan.

Mudah-mudahan OSS ini memberikan menfaat bagi pegawai di Pemerintah Kota Jambi,” ujar Muzaer.

Selaku pemerintah, Muzaer menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi harus memberikan dorongan kepada masyarakat untuk menggunakan software legal ini dan nanti manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Saat ini tengah digalakan program menuju sektor ekonomi kreatif berbasis informasi teknologi (IT). “Saya berharap kawa-kawan di Jambi dapat menggunakan OSS ini,” tukasnya.

Sementar itu, Walikota Jambi, dr. H. R. Bambang Priyanto dalam sambutannya menyampaikan dirinya menyambut baik program ini.

Dan soal ini telah dideklarasikan pemerintah pada 30 Juni 2004 yang melibatkan sedikitnya 18 kementrian.  “Deklarasi ini dinamakan Indonesia The Open Source  atau ITOS,” kata Bambang Priyanto. (ref)  

Persiapan Perkempinas Telah 85 Persen

JAMBI, TANJAB EKSPRES - Persiapan pelaksanaan Perkemahan Pramuka Putri Nasional (Perkempinas) II tahun 2012 telah mencapai 85 persen. Perkempinas yang akan dilaksanakan 17 sampai 23 November 2012  itu bertempat  di Bumi Perkemahan Sungaigelam, Kabupaten Muarojambi.

Demikian dikatakan Ketua Pelaksana Perkempinas, Hj. Yusniana Hasan Basri kepada wartawan seusai mengikuti pembukaan Jambore PKK tingkat Nasional, di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Rabu (17/10).

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jambi ini menegaskan, seluruh TP PKK Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi siap untuk turut serta menyukseskan perkempinas ini.

“Kita sudah rapat beberapa kali, yang jelas dengan rapat panitia yang lengkap dari seluruh kabupaten/kota, kakwarcab sudah diundang ke Provimsi Jambi,” ujarnya.

Rapat tersebut dipimpin oleh Sekda Provinsi Jambi, Ir. Syahrasadin sebagai kakwarda. “Kita mengharapkan juga laporan dari seluruh kabupaten/kota,” tambahnya.

Dikatakan, sebagai tuan rumah, event ini merupakan tanggung jawab bersama atau seluruh masyarakat Jambi. Melalui berbagai media, Yusniana menghimbau seluruh masyarakat untuk menyukseskan acara luar biasa ini.

“Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai tuan rumah. Saya berharap kita bisa menjadi percontohan bagi propinsi jambi,” tandasnya. (ref)

Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hj. Yusniana Hasan Basri ketika berpose bersama anggota TP PKK. Ft:\ Ist

Ahok: Setiap Aset DKI Harus Hasilkan Duit

Saya tidak ingin satu orang menguasai ruangan besar sendiri.

(beritasatu.com \\ Jumat, 19 Oktober 2012 | 17:38)

JAKARTA, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan akan menggunakan setiap jengkal lahan aset DKI supaya bisa menghasilkan uang bagi Kota Jakarta.

 
Bahkan Pemprov DKI mengupayakan setiap investasi pembangunan tidak dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Melainkan melalui kerja sama dengan berbagai instansi negara maupun investor swasta.

“Pak Gubernur menginginkan setiap aset lahan dan gedung di DKI menghasilkan duit. Setiap investasi pembangunan kita upayakan tidak diambil dari APBD,” kata Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota DKI, Jakarta, Jumat (19/10).

Dia mencontohkan pembangunan serat fiber optic di ibu kota akan diupayakan Pemprov DKI tidak menanggung biaya bulanan atau tahunan dari PT Telekomunikasi (Telkom). Dengan cara menjadikan Kota Jakarta menjadi model dalam pembangunan fiber optic sehingga menjadi ajang promosi PT Telkom dalam mencapai target pembangunan fiber optic di seluruh provinsi di Indonesia.

“Prinsipnya hemat sehemat mungkin, kita usahakan penghematan uang APBD dan BUMD DKI. Jadi sebelum meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kita harus bisa menghasilkan uang terlebih dahulu,” ujarnya.

Karena itu dia tidak setuju dengan pembangunan gedung dengan konsep green building. Dinilainya nilai investasi pembangunan gedung green building lebih mahal daripada anggaran listrik yang harus dibayarkan setiap bulannya.

“Ada yang usulin, ya sudah bikin green building saja. Begitu keluar, mati sendiri lampunya. Saya tidak setuju. Lha berapa banyak duitnya yang harus dikeluarkan untuk membangun gedung seperti itu, bisa-bisa investasinya lebih mahal daripada tarif listriknya. Lebih baik, kalau ruangan tidak digunakan, lampu harus dimatikan. Itu lebih hemat,” tukasnya.

Efisiensi penggunaan aset Pemprov DKI juga harus dilakukan, yaitu dengan menggabungkan kantor dinas menjadi satu gedung. Rencana ini dinilainya untuk melakukan efesiensi pemakaian ruang dan waktu kerja, karena lebih mudah kepala dinas diminta berkumpul rapat dibandingkan saat ini yang lokasi kantor dinas bersebaran di Jakarta.

Hanya saja kendala dari pemindahan ini adalah kapasitas gedung Balaikota untuk menampung puluhan ribu PNS dari 18 Dinas di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Dia sudah meminta Biro Organisasi Tata Laksana untuk melakukan pengukuran kembali terhadap ruangan-ruangan yang telah ada tanpa harus membongkarnya. Kalau harus membongkar, maka Pemprov DKI akan mengeluarkan biaya untuk tenaga pembongkaran ruangan.

“Kalau bongkar tembok atau partisi kan sayang uangnya. Jadi ruangan yang sedang direnovasi sekarang kita sesuaikan dengan standar yang ada, biar benar- benar hemat,” paparnya.

Hal itu dia terapkan dalam ruangan kerjanya yang bekas dipakai mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo. Dalam ruang kerjanya ditambahkan satu set meja dan kursi untuk rapat, sehingga saat dia bekerja, para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa rapat di ruangannya.

“Tidak ada ruangan pribadi di ruangan kerja saya. Karena saya tidak ingin satu orang menguasai ruangan besar sendiri. Harus dimanfaatkan semaksimal mungkin,” imbuhnya.

Penulis: Lenny Tristia Tambun/ Murizal Hamzah  (beritasatu.com)

Hukum Ibadah Haji yang Dibiayai dari Uang Hasil Korupsi

Oleh : Muhammad Shiddiq Al Jawi

Tanya :

Ustadz, apa hukumnya kalau uang hasil korupsi, suap menyuap, fee proyek, dan semisalnya, digunakan untuk naik haji, apakah orang yang berhaji itu berdosa? Bagaimana hukum hajinya?

Jawab :

Korupsi didefinisikan sebagai penggelapan atau penyelewengan uang negara atau perusahaan tempat seseorang bekerja untuk menumpuk keuntungan pribadi atau orang lain. (Sudarsono, Kamus Hukum, hlm. 231). Definisi lain menyebutkan korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai demi keuntungan pribadi, keluarga, teman, atau kelompoknya. (Erika Revida, Korupsi di Indonesia : Masalah dan Solusinya, USU Digital Library, 2003, hlm. 1).

Tidak ada istilah khusus untuk korupsi dalam fiqih Islam. Modus korupsi berupa penggelapan atau penyelewengan uang negara dapat dikategorikan perbuatan khianat, orangnya disebut khaa`in. (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 31). Modus lainnya, yakni suap menyuap, dikategorikan sebagai risywah, yakni pemberian harta kepada penguasa untuk mencapai suatu kepentingan tertentu yang semestinya tidak perlu ada pembayaran.

Modus lainnya yang disebut fee proyek, termasuk kategori hadiah atau hibah yang tidak sah. Semua modus korupsi tersebut adalah harta yang hukumnya haram dalam Islam, karena diperoleh melalui jalan yang tidak sesuai syariah (ghairu al masyru’). (Abdul Qadim Zallum, Al Amwal fi Daulah Al Khilafah, hlm. 117-119).

Adapun hukum haji yang menggunakan harta haram, seperti harta dari korupsi, suap dan sebagainya, sedang orang yang berhaji mengetahuinya, terdapat khilafiyah di kalangan ulama menjadi dua pendapat. (Abbas Ahmad Muhammad Al Baz, Ahkam Al Mal Al Haram, hlm. 291-294).

Pertama, hajinya sah dan menggugurkan kewajiban haji, namun orang yang berhaji berdosa dan tak mendapat pahala haji. Inilah pendapat jumhur ulama, yaitu pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah, juga satu versi pendapat dalam mazhab Maliki dan Hambali. (Ibnu Abidin, Hasyiyah Radd Al Muhtar, 3/453; Al Qarafi, Al Furuq, 2/85; Al Wansyarisi, Al Mi’yar, 1/440; Al Hithab, Mawahib Al Jalil, 3/498; An Nawawi, Al Majmu’, 7/51; Ibnu Rajab, Al Qawa’id, hlm. 13).  

  
Dalilnya, karena sahnya haji bergantung pada rukun dan syarat haji, bukan pada halal haramnya harta yang digunakan. Imam Ibnu Abidin mengatakan berhaji dengan harta haram sama halnya dengan orang yang sholat di tanah rampasan (maghshubah), yakni sholatnya sah selama memenuhi rukun dan syaratnya, tapi dia berdosa dan tak mendapat pahala (bi-laa tsawab).” (Ibnu Abidin, Hasyiyah Radd Al Muhtar, 3/453).

Kedua, hajinya tak sah, berdosa, dan tak mengugurkan kewajiban haji. Inilah versi pendapat lainnya dalam mazhab Maliki dan Hambali. Dalilnya antara lain sabda Rasulullah SAW (artinya),”Sesungguhnya Allah adalah Dzat Yang Mahabaik (thayyib) dan tidak menerima kecuali yang baik.” (HR Muslim, no 1015). (Al Wansyarisi, Al Mi’yar, 1/439; Al Hithab, Mawahib Al Jalil, 3/498; Ibnu Rajab, Al Qawa’id, hlm. 13).

Menurut kami, yang rajih (kuat) adalah pendapat jumhur, yaitu hajinya sah dan mengugurkan kewajiban haji, namun tetap dosa dan tak mendapat pahala haji. Sebab meski memanfaatkan harta haram itu dosa, namun keharaman harta tidak mempengaruhi keabsahan haji karena kehalalan harta tidak termasuk syarat sah haji.

Jadi hajinya sah selama memenuhi rukun dan syarat haji, walaupun harta yang digunakan haram. Imam Nawawi berkata,”Jika seseorang berhaji dengan harta yang haram, atau naik kendaraan rampasan, maka dia berdosa namun hajinya sah… dalil kami karena haji adalah perbuatan-perbuatan yang khusus, sedang keharaman harta yang digunakan adalah hal lain di luar perbuatan-perbuatan haji itu.” (An Nawawi, Al Majmu’, 7/51). Adapun hadits riwayat Muslim di atas, yang dimaksud Allah “tidak menerima” bukanlah “tidak sah”, melainkan “tidak memberi pahala.”

Kesimpulannya, berhaji dengan uang hasil korupsi hukumnya sah dan menggugurkan kewajiban haji, selama memenuhi segala rukun dan syarat haji. Namun tetap menyebabkan dosa dan tidak ada pahalanya, termasuk pahala haji mabrur. Wallahu a’lam. (Yogyakarta, 15 Oktober 2012)

Wakil Gubernur Jambi Apresiasikan Program Pro Rakyat

JAMBI, TANJAB EKSPRES -  Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, H.Fachrori Umar mengapresiasi program pro rakyat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo.

Apresiasi tersebut dikemukakan oleh Wagub dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bungo dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 Tahun 2012 Kabupaten Bungo, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Bungo, Kamis (18/10).

Wagub menyatakan, Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) yang digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo pada dasarnya merupakan program pro rakyat, yang tentunya pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat.

Selain mengapresiasi program pro rakyat Pemkab Bungo, Wagub juga menyampaikan, berdasarkan perubahan APBD Tahun 2012, kemampuan keuangan Kabupaten Bungo masih dikategorikan pada kelompok “sedang.” “Jika dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bungo terhadap total belanjanya, menunjukkan rasio yang relatif masih rendah, yaitu baru mencapai 8,61%.” Ujar wagub.

Oleh karenanya,  lanjut Wagub, program Satu Miliar Satu Kecamatan (Samisake) yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada dasarnya nertujuan untuk memberikan stimulus bagi kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunannya.

Wakil gubernur Jambi, H. Fachrori Umar. Ft:\ Ist

“Berkenaan dengan itu, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa untuk tahun ini, untuk Kabupaten Bungo dialokasikan anggaran Samisake sebesar Rp11,56 miliar dan sampai dengan pertengahan bulan oktober 2012 sudah ditransfer tahap pertama sebesar 30% dari total alokasi tersebut. Begitu juga untuk seluruh kabupaten/kota lainnya telah dilakukan transfer tahap pertama sesuai dengan alokasi masing-masing daerah,” tutur wagub.

Tentang peringatan HUT ini, Wagub mengemukakan, agar momentum HUT dijadikan kilas balik atau refleksi dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan. “Semoga dalam perjalanan usia yang ke-47 pada tahun 2012 ini, masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bungo mampu mewujudkan harapan dan cita-citanya menuju masyarakat Bungo yang mandiri, Aman, dan Sejahtera (MAS) 2016.

 “Visi  tersebut tentulah bukan hanya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo, tetapi adalah milik seluruh elemen masyarakat di Kabupaten bungo,” sebut wagub.

Kepada para wartawan yang mewawancarainya, Wagub pada intinya mengucapkan selamat kepada masyarakat Kabupaten Bungo, Langkah Serentak Limbai Seayun, serta berharap, mudah-mudahan semakin jaya, dan masyarakatnya tetap kompak dan bersatu.

Bupati Bungo, H. Sudirman Zaini dalam sambutannya menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo 6,71% pada tahun 2011, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonoi nasional.

Sudirman Zaini mengungkapkan, pendapatan per kapita Kabupaten Bungo meningkat 7,9 % dari Rp11,7 juta menjadi Rp12.668,92% pada tahun 2011.

Sudirman Zaini menuturkan, Pemerintah Kabupaten Bungo mengadakan program pemberdayaan masyarakat yang dinamakan PDPM (Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat), yakni menggulirkan dana Rp100 juta per dusun, yakni umtuk pembangunan infrastruktur di itngkat dusun.

Dalam PDPM, Bupati Bungo ini mengaku sangat senang dengan adanya swadaya masyarakat untuk menggalang dana selain dana PDPM dari APBD Bungo, yaitu pembangunan jembatan Dusun Karya Harapan Mukti senilai Rp160 juta, Rp60 juta berasal dari swadaya masyarakat.

Dikatakan oleh Sudirman Zaini, Pemerintah Kabupaten Bungo masih melanjutkan pembangunan bandara Bungo, yakni pembenahan berbagai sarana yang belum selesai, termasuk pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) ke Curug, yang nantinya diproyeksikan untuk mengelola bandara tersebut.

Selain itu, Sudirman Zaini menjelaskan berbagai program pemerintahan yang dilaksanakan Pemkab Bungo, diantaranya dalam sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Kepada para wartawan, Sudirman Zaini menyatakan, program PDPM ditujukan untuk setiap dusun, setiap dusun diberikan dana Rp100 juta. Dalam prgram ini, masyarakat dusun tersebut diberikan kesempatan untuk menentukan apa yang akan dibangun, jadi masyarakat dusun yamg melakukan perencanaan dan pelaksanannya.

“Kami sudah cek ke lapangan, memang program itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan mereka sudah banyak melakukan pembangunan jalan lingkungan. Ada juga yang membuat jembatan beton.

Walaupun dana itu hanya Rp100  juta per dusun, namun mereka berswadaya membangun jembatan dengan nilai Rp160 juta. Jembatan itu dilewati mobil-mobil pengangkut sawit mereka dari kebun ke pabrik.

“Program ini ditambah swadaya masyarakat sangat bermanfaat untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan mempercepat pembangunan di dusun-dusun dan di desa,” sebut Sudirman Zaini.

Sudirman Zaini mengatakan, PDPM ini merupakan program yang mendukung Program Samisake Gubernur Jambi, yang sama-sama ditujukan untuk percepatan pembangunan, dan sama-sama program pro rakyat.

Ketua DPRD Kabupaten Bungo, M.Mahili H.M, SH, MH, dalam sambutannya menyampaikan, ada beberapa capaian dalam pembangunan di Kabupaten Bungo, diantaranya Kabupaten Bungo telah memiliki rumah sakit (umum daerah) lima lantai dan bandara bertaraf internasional.

M. Mahili juga menyampaikan, DPRD Kabupaten Bungo telah membentuk panitia khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (P2AD), untuk menelusuri dan sebagai upaya menanggulangi defisit anggaran Pemkab Bungo. DPRD Kabupaten Bungo juga membentuk Pansus Aset, sebagai upaya untuk menggapai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

M. Mahili menyatakan, dengan adanya Pansus P2AD,  terjadi penigkatan PAD dari Rp99 miliar-an menjadi Rp116 milar-an.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Forkopimda Kabupaten Bungo, Wakil Bupati Tebo, Wakil Bupati Sarolangun, perwakilan bupati/walikota se Provinsi Jambi, Bupati Kuansing Provinsi Riau, Bupati Rejang Lebong dan Bupati Kapahiang serta Ketua DPRD, Provinsi Bengkulu, anggota DPR RI (pusat) asal Bungo, Elviana, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta para undangan lainnya. (ref)

Stop Kekerasan Terhadap Wartawan ! Stooop !!

Sebab Wartawan Indonesia Milik TNI dan TNI Milik Wartawan, Keduanya  Milik Seluruh Rakyat Indonesia

Foto - foto : \ Ist

Fapsedu Jembatan Menuju Keluarga Sejahtera

JAMBI, TANJAB EKSPRES – Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu) Provinsi Jambi, merupakan jembatan masyarakat dan pemerintah daerah menuju pembentukan keluarga sejahtera.

Hal itu dikatakan Kepala BKKBN Provinsi Jambi, S. Edi dalam sambutannya usai pelantikan Ketua Fapsedu Provinsi Jambi, Muhammad Nasir di Hotel Grand, Kota Jambi, Rabu (17/10/2012).  Pelantikan itu dilakukan oleh Wakil Gubernur Jambi, H. Fachrori Umar.

Menurut Edi, Fosedu ini sengaja dirangkul guna membantu mengatasi peroalan kependudukan di Kota Jambi. Seluruh persoalan kependudukan ini hanya dapat diatasi oleh masyarakat yang sejahterah. 

Sementara itu, Ketua Fapsedu Muhammad Nasir, menyebutkan pihaknya akan bekerja dengan visi dan misi Fapsedu, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui pendidikan agama. (ref)

Protein Hewani Masih Didatangkan dari Luar Daerah

JAMBI, TANJAB EKSPRES – Guna memenuhi kebutuhan protein hewani, Provinsi Jambi masih mendatangkan dari luar daerah. Setiap tahun hampir 10.302 ekor sapi harus didatangkan dari luar Provinsi Jambi.

Demikian dikatakan Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus (HBA) melalui Sekrataris Derah (Sekda) Provinsi Jambi, Syahrasaddin ketika membuka acara Peretemuan Teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi tahun 2012, di hotel Grand Abadi, Kota Jambi, Selasa (16/10).

Menurut gubernur hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan kondisi alam yang dimiliki Jambi. "Disatu sisi Jambi punya potensi yang cukup besar untuk pengembangan ternak, namun disisi lain masih mendatangkan ternak dari daerah lain," ujarnya. 

Sapi salah satu sumber protein hewani. Ft:\Rizal Ependi

Berdasarkan hasil sensus ternak sapi dan kerbau yang dilaksanakan tahun 2011, Provinsi Jambi untuk mencapai swasembada ternak masih kekurangan 50 ribu ekor. 

Dikatakan gubernur swasembada ternak, berbeda dengan swasembada daging. Karena setelah swasembada ternak tercapai, untuk mencapai swasembada daging, harus melengkapi fasilitas transpotasi ternak dari farm ke rumah potong hewan.

Selanjutnya, rumah potong hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan dan higiene serta sanitasi yang baik, dan terakhir, mobilitas pengangkutan daging dari rumah potong hewan ke pasar harus memenuhi standar.

  

Sementara itu, Direktur Jendral (Dirjen) Peternakan dan Kesehatanan Hewan Kemernterian Peternakan RI dalam sambutan tertulisnya, yang disampaikan oleh Direktur Pembibitan, menyoroti tema pertemuan “Persiapan Provinsi Jambi sebagai Wilayah Perbibitan Ternak Sapi dengan Pola Integrasi Sapi-Sawit” dalam rangka Mewujudkan Keberhasilan Swasembada Daging 2014. (ref)

Siswa Diharapkan Tidak Tawuran

 KOTA JAMBI, TANJAB EKSPRES – Walikota Jambi, dr. H. R. Bambang Priyanto mengaharap para siswa tak melakukan tawuran. Karena dewasa ini banyak siswa yang melakukan hal – hal negatif yang sama sekali  tak ada manfaatnya.

Hal itu dikatakan walikota ketika melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke SMP Negeri 7 Kota Jambi, di Kecamatan Telanaipura, Senin (15/10/2012).

Ketika itu SMP Negeri 7 Kota Jambi, sedang menerima tamu dari luar Negeri. Mrs. Amy Role seorang Economic Officer dari Amerika Serikat (AS). Ini merupakan rangkaian dari kunjungan Duta Besar AS untuk Indonesia, Scot Marciel ke Kota Jambi,  27 Agustus 2012 lalu.

Di sana, Amy Role mendengarkan presentasi siswa SMP Negeri 7 dan kemudian dirinya memperkenalkan makanan serta sedikit budaya di Negaranya. Kemudian ada sesi tanya jawab dengan para siswa, serta membagikan hadiah berupa kamus bahasa Inggris serta Compect Disc (CD) yang berisikan pelajaran bahasa Inggris.

Amy Role mengatakan dirinya sangat senang dengan para siswa SMP Negeri 7 yang rata-rata dapat berbahasa Inggris, kendati sedikit terpatah-patah. Dialog dengan sisiwa berlangsung lancar.

Sementara itu, Kepala  SMP Negeri 7 Kota Jambi, Budianto menyebutkan dirinya dan seluruh elemen Rintisan Sekolah Menengah Pertama Bertarap Internasional (RSMPBI) tersebut akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan sekolah tersebut sekoilah terbaik dari sekolah lain di Kota Jambi.

Artinya, terbaik dari segi kualitas atau mutu lulusan, prilaku siswa dan prestasi para siswa yang diperlombakan. Bahkan baru –baru ini, Yola siswa kelas 8 akselerasi, berhasil meraih juara dua lomba desain batik tingkat Nasional.

Batik hasil karya Yola telah dipatenkan dan dijadikan pakaian seragam siswa dan guru di SMP tersebut. “Ini salah satu prestasi yang membanggakan, semoga akan lebih baik lagi,” ujar Budianto.

Hadir dalam acara tersebut, Sekrataris Daerah (Sekda) Kota Jambi, Ir. Daru Pratomo, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, A. Rifa’i, Kepala Bagian (Kabag) Humas Kota Jambi, Yassir, S. Sos.I, Kasubag Peliputan Humas Kota Jambi, Hidayaturrahman dan para guru serta siswa SMP Negeri 7 Kota Jambi. (ref)    

Walikota Jambi, dr. H. R. Bambang Priyanto ketika berkunjung ke SMP Negeri 7 Kota Jambi. Ft:\ Rizal Ependi

IMKK Bungo Beranggotakan 8 Ribu Orang

MUAROBUNGO, TANJAB EKSPRES -  Ikatan Muslim Kuamang Kuning (IMKK) Kabupaten Bungo sejak berdiri tahun 1999 hingga sekarang memilki anggota sebanyak 8000 orang.

Kegiatan yang dilakukan IMKK ini diantaranya pengajian akbar setiap bulan dan bhakti sosial. Baru –baru ini Minggu (14/10) pengajian rutin IMKK Bungo ini dihadiri Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus (HBA) bersama Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hj. Yusniana Hasan Basri.

Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA)

Pengajian yang dilaksanakan di lapangan bola kaki Dusun Lembah Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo tersebut merupakan ikatan warga muslim eks transmigrasi di Kuamang Kuning. Pengajian itu yang ke 125 kali dalam 13 tahun terakhir.

Dalam sambutannya Gubernur Jambi mengatakan dirinya sangat senang dapat hadir diacara tablig akbar tersebut. “Saya sangat terpesona melihat acara di sini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua IMKK Bungo, Towil, dalam laporannya mengatakan dibentuk IMMK ini atas kesepakatan masyarakat bersama tokoh agama dan kepala desa, dengan tujuan selain untuk meningkatkan pengetahuan agama melalui ceramah agama yang dilaksanakan setiap pertemuan, guna meningkatkan keimanan kepada Allah SWT.

Kemudian bertujuan untuk menangkal dan membentengi masyarakat dan khususnya generasi muda dari pengaruh negatif yang masuk di 19 unit lokasi eks transmigrasi di Kuamang Kuning dan beberapa dusun disekitarnya. Pendanaan kegiatan ini di dukung oleh seluruh anggota. (ref)

Hujan Lebat, Gubernur Jambi Tetap Turun ke Lapangan

JAMBI, TANJAB EKSPRES – Kendati hujan lebat mengguyur sebagian Wilayah Barat Provinsi Jambi. Namun, bukanlah halangan bagi Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus (HBA) untuk bekerja keras membangun Provinsi Jambi. Salah satunya dengan melakukan kunjungan kerja (Kunker). 

Putra Desa Batangasai, Kabupaten Sarolangun  itu turun kelapangan dan melihat langsung kondisi infrastruktur jalan, irigasi dan sarana kesehatan  di perbatasan antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).  

Ini dilakukan gubernur, semata demi kemajuan Provinsi Jambi, yang merupakan tanah kelahirannya. Agenda kerja kunker ke perbatasan tersebut seusai menghadiri Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Tebo ke 13, pada Sabtu (13/10/2012). 

Gubernur juga sempat bersilahturahmi dengan warga Jambi di perbatasan. Perlu diketahui, jarak dari Kabupaten Tebo ke perbatasan Jambi – Sumbar tersebut mencapai 110 kilometer, melalui jalan lama menuju Kota Padang.

Lokasi perbatasan yang dikunjungi gubernur persisnya di Desa Tanjungpucuk Jambi, Kecamatan VII Koto, yakni desa kedua paling ujung Kabupaten Tebo, sebelum Desa Teluklancang.

Dalam kunker tersebut gubernur tak sendiri, dia mengajak para kepala dinas terkait, seperti kepala dnas PU Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, dan beberapa kepala dinas lainya.

Ketika tiba di Desa Tanjungpucuk Jambi, gubernur disambut antusias masyarakat. Saat itu hujan turun dengan lebatnya, gubernur dan rombongan turun ke lapangan. Gubernur disana sempat memberikan bantuan untuk Mesjid dan menghitan anak warga.   

Kepada wartawan gubernur mengungkapkan kebahagiaannya karena dapat mengunjungi warga Jambi yang jauh diujung Provinsi Jambi. “Saya sangat meninkmati sekali hasil kunjungan hari ini, terutama karena berkesempatan dapat berkunjung ke Desa Tanjungpucuk Jambi dan dapat bersilaturrahim dengan masyarakat di sini,” ujarnya.

Menurut gubernur, kondisi ekonomi masyarakat di desa tersebut cukup baik, walaupun memang ada beberapa permasalahan yang perlu penanganan. Diantaranya soal sengketa lahan, peningkatan sarana dan fasilitas pendidikan dan kesehatan. (ref)

Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) Ketika meninjau Infrastruktur Jalan di Kabupaten Tebo

Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus (HBA) ketika berdialog dengan Pejabat Kabupaten Tebo

Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus dan Kadis PU Ivan Wirata ketika meninjau infrastruktur jalan di Kabupaten Tebo

Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus (HBA) ketika meninjau irigasi di Kabupaten Tebo (Foto foto dok :\ Ist)