Ahok: Setiap Aset DKI Harus Hasilkan Duit

Saya tidak ingin satu orang menguasai ruangan besar sendiri.

(beritasatu.com \\ Jumat, 19 Oktober 2012 | 17:38)

JAKARTA, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan akan menggunakan setiap jengkal lahan aset DKI supaya bisa menghasilkan uang bagi Kota Jakarta.

 
Bahkan Pemprov DKI mengupayakan setiap investasi pembangunan tidak dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Melainkan melalui kerja sama dengan berbagai instansi negara maupun investor swasta.

“Pak Gubernur menginginkan setiap aset lahan dan gedung di DKI menghasilkan duit. Setiap investasi pembangunan kita upayakan tidak diambil dari APBD,” kata Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota DKI, Jakarta, Jumat (19/10).

Dia mencontohkan pembangunan serat fiber optic di ibu kota akan diupayakan Pemprov DKI tidak menanggung biaya bulanan atau tahunan dari PT Telekomunikasi (Telkom). Dengan cara menjadikan Kota Jakarta menjadi model dalam pembangunan fiber optic sehingga menjadi ajang promosi PT Telkom dalam mencapai target pembangunan fiber optic di seluruh provinsi di Indonesia.

“Prinsipnya hemat sehemat mungkin, kita usahakan penghematan uang APBD dan BUMD DKI. Jadi sebelum meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kita harus bisa menghasilkan uang terlebih dahulu,” ujarnya.

Karena itu dia tidak setuju dengan pembangunan gedung dengan konsep green building. Dinilainya nilai investasi pembangunan gedung green building lebih mahal daripada anggaran listrik yang harus dibayarkan setiap bulannya.

“Ada yang usulin, ya sudah bikin green building saja. Begitu keluar, mati sendiri lampunya. Saya tidak setuju. Lha berapa banyak duitnya yang harus dikeluarkan untuk membangun gedung seperti itu, bisa-bisa investasinya lebih mahal daripada tarif listriknya. Lebih baik, kalau ruangan tidak digunakan, lampu harus dimatikan. Itu lebih hemat,” tukasnya.

Efisiensi penggunaan aset Pemprov DKI juga harus dilakukan, yaitu dengan menggabungkan kantor dinas menjadi satu gedung. Rencana ini dinilainya untuk melakukan efesiensi pemakaian ruang dan waktu kerja, karena lebih mudah kepala dinas diminta berkumpul rapat dibandingkan saat ini yang lokasi kantor dinas bersebaran di Jakarta.

Hanya saja kendala dari pemindahan ini adalah kapasitas gedung Balaikota untuk menampung puluhan ribu PNS dari 18 Dinas di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Dia sudah meminta Biro Organisasi Tata Laksana untuk melakukan pengukuran kembali terhadap ruangan-ruangan yang telah ada tanpa harus membongkarnya. Kalau harus membongkar, maka Pemprov DKI akan mengeluarkan biaya untuk tenaga pembongkaran ruangan.

“Kalau bongkar tembok atau partisi kan sayang uangnya. Jadi ruangan yang sedang direnovasi sekarang kita sesuaikan dengan standar yang ada, biar benar- benar hemat,” paparnya.

Hal itu dia terapkan dalam ruangan kerjanya yang bekas dipakai mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo. Dalam ruang kerjanya ditambahkan satu set meja dan kursi untuk rapat, sehingga saat dia bekerja, para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa rapat di ruangannya.

“Tidak ada ruangan pribadi di ruangan kerja saya. Karena saya tidak ingin satu orang menguasai ruangan besar sendiri. Harus dimanfaatkan semaksimal mungkin,” imbuhnya.

Penulis: Lenny Tristia Tambun/ Murizal Hamzah  (beritasatu.com)