Kementrian Koperasi Apresiasi Wacana Biogas

KOTA JAMBI, TANJAB EKSPRES - Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengapresiasi wacana yang dilontarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, yang akan menerapkan teknologi tepat guna (TTG), biogas dari kotoran sapi.

Karena hal ini nantinya dapat memberdayakan Koperasi dan UKM menjadi pelaku usaha tangguh. Demikian dikatakan Asisten Deputi Produktivitas dan Mutu Kementerian Koperasi dan UKM, Emilia di Jambi, Kamis (28/2).

H. Daru Pratomo

 

Menurut Emilia, selain tangguh penerapan TTG ini dapat memacu para pelaku usaha menjadi pengusaha produktif dan berdayasaing. Upaya ini juga satu bentuk pemerintah mendukung pemberdayaan Koperasi dan UKM agar dapat tumbuh dan berkembang. 

"Kita sangat mengapresiasi wacana ini, sehingga diharapkan para pengusaha dapat menyambut wacana ini sebagai sebuah peluang baru", ujarnya.

Sementara itu, Sekda Kota Jambi, H. Daru Pratomo menyebutkan, wacana ini dicuatkan untuk mengatasi keterbatasan sumber energi saat ini. Makanya nanti diperlukan kajian khusus dalam proses produksinya.

Sebab pengembangan energi baru akan menjadi solusi yang menjanjikan ditengah kekurangan sumber energi seperti saat ini. "Seperti biogas dari kotoran sapi ini, sangat menarik untuk dikembangkan", sebutnya.

Wacana ini dicuatkan dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan Kehalalan Produk Bagi KUMKM, serta Pembekalan Bagi KUMK di Sentra Peternak Sapi Dalam Penerapan TTG. (ref)

~~~~~~~00000~~~~~~~

Kawasan Pesisir Berpotensi Untuk Pengembangan Wisata Bahari

JAMBI, TANJAB EKSPRES - Kawasan pesisir Provinsi Jambi yang luasnya mencapai 210 kilometer (km), berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari. Makanya diperlukan singkronisasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota guna memanfaatkan potensi tersebut. 

Demikian dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, H. Fahcrori Umar pada Sosialisasi Rencana Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2013, di Jambi, Selasa (26/2). 

Potensi lain lebih menguntungkan, kawasan perairan tersebut memiliki sumber daya perikanan cukup besar utnuk dilaksanakan program penegmbangan perikanan tangkap di laut dan peraairan umum. 

Kawasan Perairan Pantai Timur Jambi

Pontensi tersebut didukung dengan panjang sungai mencapai 1.740 KM, lahan tambak 18.000 hektar, lahan marginal 100.700 hektare dan luas perairan umum, mencapai 115.000 hektare. 

Melihat kondisi ini wagub mengharapkan adanya singronisasi antara pemerintah provinsi dan dan kabupaten/kota, guna menghasilkan langkah-langkah kongkrit utnuk mewujudkan hal itu hingga sampai dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi. 

Dikatakan wagub, yang perlu dilakukan ialah melaksanakan pola pengembangan produksi dengan pendekatan pengembangan kawasan serta mensinergikan kegiatan lintas sektoral.

Kemudian memantapkan pola kerjasama antara usaha pemasaran, industri pengolahan dan para pelaku produksi pembudidaya dan nelayan, sehingga mendapat kepastian jaminan pasar.

Mendorong dan membimbing para budidaya ikan dan nelayan dalam penguasaan teknologi sehingga produktivitas penangkapan dan efisiensi budidaya lebih meningkat, serta penataan kembali penempatan PPL (Penyuluh Perikanan Lapangan) atau TPTP (Tenaga Pendamping Teknologi Perikanan). (ref)

Penilaian Adipura Tahap II Dimulai Maret

Muklis : Saya Optimis Kota Jambi Akan Menggondol Piala Adipura

JAMBI, TANJAB EKSPRES - Kalau tak ada aral melintang bulan Maret hingga April 2013, Kota Jambi akan dilakukan penilaian tahap ke 2 oleh tim dari Kanwil Region Sumatra Badan Lingkungan Hidup (BLH) pusat.

Sebab pada penilaian tahap I, Februari 2012 Kota Jambi berhasil mengantongi angka 72 persisnya 71,99. Nilai ini masuk dalam persyaratan, karena untuk mendapatkan Piala Adipura harus melalui penilaian tahap 2 dengan syarat prolehan nilai harus 71 ke atas.

Muklis

Demikian dikatakan Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Jambi, Muklis kepada Tanjab Ekspres di Jambi, Kamis (28/2). "Kota Jambi ini termasuk dalam katagori kota sedang, karena memiliki penduduk lebih dari 600 jiwa," tambah Muklis.

Sedangkan yang termasuk katagori kota kecil diantaranya, Kota Sarolangun dengan perolehan nilai 73 ; Kota Bungo 71,60 dan Kota Bangko 71. Kota-kota ini juga masuk dalam penilaiam tim adipura dengan katagori kota kecil.

Kota Jambi

Dengan perolehan nilai 72 tersebut, Muklis sangat optimis Kota Jambi akan mendapatkan Piala Adipura. Sebab selama 16 tahun terakhir, menurut Muklis baru pada tahun 2012 -2013 inilah Kota Jambi dapat memperoleh angka sebesar itu. 

Namun demikian pihak Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Jambi, tak langsung merasa berpuas diri. Malah mereka menargetkan perolehan nilai hingga 74 atau 75 guna menggondol Piala Adipura.

Karena itu dibutuhkan sinergisitas antara dinas kebersihan dan dinas terkait lainnya serta masyarakat Kota Jambi untuk bersama-sama menjaga kebersihan kota. Sebab tanpa didukung oleh elemen terkait mustahil Kota Jambi dapat menjadi kota kebanggaan seperti yang dicita-citakan bersama.

"Dalam hal ini masyarakat juga harus berpartisipasi, mendukung program pemerintah untuk menjaga Kota Jambi agar tetap bersih dan indah", tandasnya. (ref)

Soal Sampah di Sungai Pasca Banjir

Itu Tanggungjawab Bidang Pengairan PU

JAMBI, TANJAB EKSPRES - Banyaknya sampah menumpuk di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari dan beberapa sungai kecil di Kota Jambi, pasca terjadinya banjir besar di Jambi dalam dua bulan terakhir merupakan tanggungjawab Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Jambi.

Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Jambi hanya bertanggungjawab moral terkait persoalan ini.

Tumpukan sampah di perairan seputaran Pasar Angsoduo Jambi. Ft:\ RE

"Tupoksinya di Bidang Pengairan Dinas PU dan Balai Wilayah Sumatra Dinas PU Provinsi Jambi", ujar Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Jambi, Muklis kepada Tanjab Ekspres, Rabu (27/2).

Muklis menyebutkan pihaknya membantu membersihkan sampah di sebagian kawasan sungai merupakan bentuk tanggungjawab moral saja. Karena memang tugas kebersihan memungut sampah, tapi bukan sampah yang ada di sungai.

Kalau sampah yang ada di dalam Kota Jambi, Muklis mengaku setiap hari telah mengerahkan sedikitnya 40 unit truk sampah lengkap dengan 6 petugas perunit. Truk - truk sampah tersebut setiap hari diterjunkan mulai pukul lima subuh hinggua menjelang malam, untuk mengangkut sampah di dalam kota yang kemudian dibuang ke TPA Talang Gulo.

Kemudian ada lagi armada angkutan dengan mobil kecil 8 unit dan 3 orang petugas termasuk sopir. "Kami terus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi dinas kebersihan", sebutnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengairan Dinas PU Kota Jambi, Dadang belum dapat dikonfirmasi terkait persoalan ini. Karena yang bersangkutan sedang tidak berada di kantornya.

Begitu juga dengan Kepala Balai Wilayah Sumatera Dinas PU Provinsi Jambi, Budi. (ref)

~~~~~~~~~~0000000~~~~~~~~~~~

Sampah di Kota Jambi Belum Dapat Diangkut Seluruhnya

KOTA JAMBI, TANJAB EKSPRES - Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Jambi mengaku hingga saat ini petugas pengangkut sampah belum dapat memungut seluruh sampah yang tersebar di Kota Jambi.

Alasannya, sebagian masyarakat Jambi belum memiliki kesadaran akan pentingnya membuang sampah pada waktu dan tempat yang disediakan. Demikian dikatakan Kepala Dinas Kebersihan Kota Jambi, Muklis kepada Tanjab Ekspres di Jambi, Rabu (27/2).

Namun, menurut Muklis, kendati pihaknya telah bekerja maksimal tanpa didukung kesadaran masyarakat, mustahil Kota Jambi akan bersih dari sampah seperti yang diharapkan.

Muklis

"Diangkut pagi, siang harinya TPS telah penuh kembali oleh sampah, padahal sebelumnya telah bersih. Jujur saya katakan, petugas memang belum dapat mengangku tseluruh sampah di Kota Jambi", ujar Muklis.

Dalam persoalan ini, Muklis mengaku tak keberatan menerima berbagai macam kritik dan saran dari seluruh elemen masyarakat. Bahkan menurutnya, dia pernah bertanya kepada DPRD Kota Jambi, tentang penilaian wakil rakyat terhadap kinerja dinas kebersihan sebelum dan setelah dia pimpin.

"Ini saya lakukan untuk mengetahui kinerja dinas yang saya pimpin, jadi saya butuh penilaian orang lain agar saya dapat berbenah jika masih ada kekurangan dalam menangani sampah ini", tuturnya.

Dia berpendapat, penanganan sampah ini dapat terlaksana seperti yang diharapkan jika seluruh masyarakat Jambi telah memiliki kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap bersih.

Armada angkutan sampah foto:\Ist

Ini diperlukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat agar memahami arti penting membuang sampah pada tempatnya. Sosialisasi soal ini tak cukup sekilas atau himbauan melalui iklan di media massa saja, namun membutuhkan kesabaran dan waktu yang panjang.

"Inilah upaya yang akan kami lakukan ke depan, agar Kota Jambi menjadi kota seperti yang kita harapkan. Tak lupa, untuk mewujudkan hal itu, seluruh instansi terkait diharapkan dapat bekerja sama", kata Muklis.

Terpisah, Sekretaris Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Jambi, Nasrun Lehen mengaku hingga saat ini pihaknya masih tetap komit dan fokus pada bidang pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dinas kebersihan.

"Sejauh ini kami masih fokus dalam penanganan sampah, hal ini kami lakukan sesuai dengan tupoksi dinas kebersihan Kota Jambi", tandasnya. (ref)

Siswa yang Diliburkan Telah Masuk Kembali

 KOTA JAMBI, TANJAB EKSPRES - Seluruh siswa di Kota Jambi yang diliburkan karena banjir, sejak dua hari yang lalu telah sekolah kembali. Karena air banjir telah berangsur surut.

Dulu ada beberapa siswa dari SMA, 7, SMP 13, 23 dan SD dari kelas satu hingga kelas lima diliburkan. Namun bagi sekolah yang nelaksanakan ulangan tidak diliburkan bahkan dicarikan ruang pada sekolah lain.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Jambi, Rifa'i kepada wartawan di Pelataran Kantor Walikota Jambi, Selasa (26/2). Menurut Rifa'i memang ada beberapa sekolah yang diliburkan pada saat banjir besar di Kota Jambi.

Bahkan ada sekolah yang siswanya terpaksa diungsikan karena ruang belajar mereka digenangi banjir. 

Salah satu sekolah di Kota Jambi yang terkena banjir. Ft:\Rizal Ependi

Siswa tersebut dari SMP Negeri 13 bergabung dengan SMP Negeri 3 Kota Jambi. Karena saat itu memang ruang belajar siswa di SMP 13 tergenang banjir. "Namun kini siswa telah bisa bersekolah kembali", ujar Rifa'i.

Bahkan para siswa, masuk kembali langsung bergotongroyong membersihkan lantai ruang belajar meraka dari lumpur sisa banjir. Mereka kemudian kembali dapat melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa.

Pantauan Tanjab Ekspres, banjir yang mendera sebagian wilayah Kota Jambi memang sedikit mengganggu proses belajar mengajar siswa. Sebab, ruang belar mereka digenangi air hingga sebatas lutu orangdewasa.

Kondisi ini membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mengambil langkah tepat guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.

Namun pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tersebut sedikit berbeda dengan fakta di lapangan. Karena hingga Selasa (26/2) salah satu SD Negeri No. 83, di Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi masih meliburkan siswanya.

Menurut warga di sana, Mulyadi (28), siswa SD ini diliburkan setelah ruang belajarnya tergenang banjir. "Saya tidak tahu persis mulai kapan, yang jelas telah lebih dari satu minggu ini", tukasnya. (ref)

Wagub Himbau Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap KKN

JAMBI, TANJAB EKSPRES – Wakil Gubernur (Wagub) Jambi H. Fahcrori Umar menghimbau kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Hal itu diungkapkan wagub dalam Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Majelis Ta'lim Al-Hidayah Cabang I, di Parit 2, Kelurahan Patunas, Kecamatan Kualatungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Selasa (26/2).

Fahcrori Umar

Dikatakan wagub dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Pondok Pesantren (HUT ke-23 Ponpes Sa'adatul Abadiyah), juga menghimbau masyarakat untuk menjadikan Haul sebagai momen untuk memperkokoh keimanan. 

Selain itu masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik pungutan liar (Pungli), peredaran narkoba dan aliran-aliran sesat. Oleh karena itu masyatakat harus bekerjasama untuk kebaikan. 

Sementara itu, Wakil Bupati Tanjabbar, Katamso dalam sambutannya menyatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjabbar melakukan pembangunan di seluruh sektor, termasuk bantuan dalam pembangunan mesjid. 

Sedangkan Ketua Panitia, Adi Siswa menyebutkan kalau acara tersebut sekaligus untuk memperingati wafatnya beberapa tokoh agama Islam yang melakukan siar agama Islam. Saat ini jumlah santri meningkat dan diharapkan dapat meningkatkan pula fasilitas. (ref)

Korban Banjir Mengaku Hanya Dibantu 6 Kg Beras

 Camat Kumpeh Ulu Terkesan Enggan Dikonfirmasi

MUAROJAMBI, TANJAB EKSPRES - Warga korban banjir di RT. 02, Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muarojambi mengaku baru mendapatkan bantuan 6 kilogram (kg) beras dari pemerintah.

Beras tersebut disalurkan pihak Kantor Camat Kumpeh Ulu dengan mengambil sendiri ke kantor camat tersebut. "Kalau pengungsi yang ditampung di tempat pengungsian, mereka mendapatkan mie instan, minyak goreng dan sarden", ujar Yuli (34) warga RT. 02, Desa Pudak, Kepada Tanjab Ekspres, Senin (25/2).

Yuli, korban banjir di RT.02 Desa Pudak, Kumpeh Ulu. Ft:\RE

Dikatakan Yuli, ada oknum di kantor camat tersebut memberi persyaratan, kalau ingin mendapat bantuan komplit (maksudnya beras, minyak makan, mie instan dan sarden -red) warga harus mengungsi ke lokasi yang telah ditentukan pemerintah.

Namun sebagian warga di sana tak mau mengungsi, alasannya tidak ingin meninggalkan rumah mereka. Padahal, bagi yang memiliki kendaraan bermotor, tak bisa dibawa pulang dan terpaksa diparkirkan di lokasi parkir dadakan 24 jam.

Dilaokasi parkir di pintu masuk desa, warga harus membayar Rp. 2000 untuk siang hari, tapi pada malam hari hingga pagi keesokan harinya warga harus merogoh kocek Rp. 3000 permalam. "Memang segitu, tapi kalau sebulan sudah berapa", tuturnya.

Disisi lain, untuk pulang pergi ke rumah mereka yang terkena banjir, warga harus menyewa perahu. Inipun harus pakai ongkos sewa Rp. 2000 rupiah, harga ini tidak berlaku untuk mengangkut sepeda motor yang dipatok Rp. 5000 rupiah perunit sepeda motor.

"Di sini tak semua warga punya perahu, jadi sebagian terpaksa harus menyewa jasa perahu dari warga lain", imbuhnya.

Subiyah (35) warga lainnya mengaku, sejak musim banjir banyak warga di sana yang tak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Bahkan ada yang kehilangan matapencaharian sementara, karena kebun mereka terendam tak bisa dipanen.

Jalan menuju RT. 02 Desa Pudak, Kumpeh Ulu terenam sebatas lutut orangdewasa. Ft:\RE

"Di dalam lebih kurang 200 rumah kebanjiran, kami membuat amben (sejenis meja besar di dalam rumah-red) guna menyelamatkan perabot rumah tangga yang takut air", kata Subiyah. 

Menurut Subiyah, banjir yang terjadi saat ini merupakan yang terbesar setelah sepuluh tahun terakhir. Dulu pernah juga terjadi banjir seperti ini, kalau tidak salah tahun 1993.

Sementara itu, Camat Kumpeh Ulu, Wahyudi terkesan enggan dikonfirmasi terkait persoalan ini. Dirinya mengaku akan ke Desa Sungaiterap guna membagikan bantuan korban banjir.

"Itu sudah ada lokasinya masing-masing, saya mau pergi ke Sungaiterap", ujar Wahyudi di Kantornya Senin (25/2). Saat itu camat pergi menggunakan kendaraan dinasnya dengan menyertakan Sekretaris Camat (Sekcam), Sobri.

Terpisah, warga lainnya mengaku, memang korban banjir di sana sebagian besar tak mau mengikuti saran pemerintah untuk mengungsi ke lokasi yang telah ditentukan.

Alasannya, korban tak mau meninggalkan rumah mereka. Kemudian korban mengaku walaupun mengungsi, aktivitas lain seperti mandi, cuci dan kakus (MCK), mereka juga harus pulang ke rumah, karena di tempat pengungsian mungkin tak tersedia.

Setahu saya bukan tenda, tempat pengungsian itu rumah bidan desa yang telah lama kosong", ujar Pria pengusaha air isi ulang di tepi jalan lintas di depan kantor camat tersebut. (ref/kon)

Warga Minta Kawasan Banjir Desa Niaso Dilokalisir

JAMBI, TANJAB EKSPRES - Sebagian warga Kota Jambi meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muarojambi melokalisir kawasan banjir di Desa Niaso, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muarojambi.

Pemkab Muarojambi diharapkan cepat tanggap dan mencarikan solusi terkait persoalan ini. " Seharusnya pemerintah memasang plang merk berisi larangan pada warga agar tidak bermain dan mandi di kawasan banjir", ujar Hidayat (48) salah seorang warga Kota Jambi, kepada Tanjab Ekspres, Senin (25/2).

Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) sedang mencuci pakaian di air banjir. Ft:\RE

Hal senada juga dikatakan warga Desa Simpang Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muarojambi, Husaini (30). Menurut dia kalau dibiarkan bukan tidak mungkin akan jatuh korban lagi mengingat bencana banjir tahun 2013 ini tergolong besar dalam sepuluh tahun terakhir.

"Memang di Jambi masih banyak warga yang tak dapat berenang, apalagi warga yang tinggal jauh dari kawasan Sungai Batanghari", tukasnya. Harapan serupa juga banyak diungkapkan warga Kota Jambi yang mengetahui telah banyaknya jatuh korban jiwa di kawasan banjir tersebut.

Pantauan Tanjab Ekspres dalam seminggu terakhir, aktivitas warga memanfaatkan moment banjir ini teramat banyak. Mulai dari mengoperasikan ojek gerobak, ojek perahu, bahkan menawarkan jasa parkir kendaraan bermotor 24 jam bagi warga yang rumahnya sulit dijangkau dengan sepeda motor karena banjir.

Kemudian sebagian ibu rumah tangga (IRT) bahkan memanfaatkan banjir ini untuk mencuci pakaian serta berbagai perabotan rumah tangga. Ironisnya, anak-anak seusia sekolah dasar (SD) dibiarkan begitu saja bermain air dalam kawasan banjir yang kedalamannya setinggi dada orang dewasa.

"Kalau mereka tidak takut lagi, karena sudah biasa mandi di sungai", ujar salah seorang IRT kepada koran ini di Kelurahan Sijenjang, Senin (25/2). Pemandangan lain, anak-anak tersebut bahkan memanjat batang pohon dan terjun ke air banjir, sebagai bagian dari aktivitas mandi berenang di kawasan banjir.

Anak-anak bermain banjir di kawasan banjir dekat rumahnya. Ft:\RE

Ironisnya, warga yang melihat, bahkan orang tua dari salah satu anak, malah terkesan tak mempedulikan prilaku mereka. Memang, anak-anak tersebut bermain di kawasan banjir di sekitar rumahnya.

Adalagi di Jalan Lingkar Timur, Kelurahan Payoselincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Warga malah sengaja mengajak anak-anak mereka mandi di sepanjang jalan itu, karena ada beberapa titik pada ruas jalan tersebut yang tergenang air sebatas betis orang dewasa.

Sementara itu, disisi lain kendaraan bertonase berat dan sepeda motor lalu-lalang melintas di sana. Bak sebuah hiburan musiman, begitulah kira-kira sebagian warga Kota Jambi berbondong-bondong ke kawasan Pasar 46 tersebut hanya untuk bersantai dan bermain air.

Melihat Kondisi itu, Koordinator Satgas Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, M. Dalmanto menyatakan anggotanya setiap hari akan melakukan patroli keliling guna melarang warga mandi dan bermain di kawasan banjir pada lokasi yang dianggap membahayakan.

Lahan Parkir dadakan pada musim banjir. Ft:\ RE

Larangan ini pula diperkuat oleh telah banyaknya jatuh korban tewas akibat tenggelam di kawasan banjir. "Kita akan berpatroli dan melarang warga mandi di sungai selagi banjir belum surut", ujar Dalmanto kepada wartawan.

Belum diperoleh konfrimasi dari Pemkab Muarojambi terkait persoalan ini. Sedangkan Camat Kumpeh Ulu, Wahyudi ketika hendak dikonfirmasi Tanjab Ekspres di kantornya, Senin (25/2) mengaku belum dapat memberikan keterangan, karena dirinya mau ke Desa Sungaiterap guna menyalurkan bantuan banjir.

Namun, Sekretaris Camat (Sekcam) Kumpeh Ulu, Sobri tidak berani memberikan komentar tanpa seizin atasannya. "Kalau pak camatnya ada, saya minta maaf, saya tidak berani memberikan komentar", tandasnya. (ref/kon)

~~~~~~~~00000~~~~~~~~~

Oktober Sidang Pleno ISEI Rencananya Digelar di Jambi

JAMBI, TANJAB EKSPRES - Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) se Indonesia rencananya akan dilaksanakan di Jambi. Demikian dikatakan Ketua ISEI Provinsi Jambi, H. Syamsurizal Tan pada acara Seminar Nasional Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Stabilitas Perbangkan Nasional, di Hotel Abadi Swite, Kota Jambi, Senin (25/2).

"Sidang pleno ini akan dilaksanakan pada Oktober 2013, saya dan pengurus lainnya akan menjadikan ISEI sebagai patner pemerintah dalam perumusan kebijakan daerah ", ujarnya.

Hal ini sesuai dengan harapan Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, H. Fahcrori Umar, kalau pengurus ISEI hendaknya berkontribusi kongkret bagi pembangunan dan kemajuan Provinsi Jambi.

Wakil Gubernur Jambi, H. Fahcrori Umar. Ft:\RE

Sebagai komunitas yang berkecimpung dalam bidang ekonomi, kata Wagub, ISEI diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang berguna bagi masyarakat, sebagai sektor yang sangat penting dalam pembangunan.

Sementara itu, Ketua LPS, Mirza Aditya Swara menyebutkan, LPS didirikan untuk menggantikan tugas badan penyehatan perbankan. Lembaga ini berdiri tahun 2005 yang fungsinya menjaga simpanan masyarakat di Bank dan turut serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Menurut Mirza, pembentukan LPS sebagai penerus badan penyehatan perbankan, belajar dari krisis ekomoni Indonesia pada tahun 2008. Saat itu sekitar 60 bank di Indonesia ditutup, namun uang nasabah dikembalikan dan semuanya menjadi tanggungan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

"Setelah dibentuknya LPS, uang nasabah dari bank yang ditutup tidak menggunakan APBN lagi, tetapi dari premi yang dibayar oleh bank kepada LPS", tuturnya. (ref)

Korban Banjir di Kumpeh Ulu Belum Seluruhnya Dibantu

MUAROJAMBI, TANJAB EKSPRES - Korban banjir di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muarojambi yang tersebar dalam 18 desa dan kelurahan, baru sebagian mendapatkan bantuan pemerintah. Alasannya hingga 25 Februari 2013, jumlah bantuan belum mencukupi untuk disalurkan mereta.

Demikian dikatakan, Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial (Kasipelum dan Kesos) Pemerintah Kecamatan Kumpeh Ulu, Purwono kepada Tanjab Ekspres, Senin (25/2).

Kantor Camat Kumpeh Ulu. Foto :\ Rizal Ependi

Menurut Purwono, dari 18 desa dan kelurahan sedikitnya terdapat 3.381 kepala keluarga (KK) warga yang menjadi korban banjir.

Dari jumlah tersebut, 2.544 KK telah disalurkan bantuan dan selebihnya sekitar 877 KK belum dibantu. "Karena stok bantuan belum datang, makanya belum dapat disalurkan merata", ujarnya.

Dikatakan, bantuan yang diserahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muarojambi melalui Pemerintah Kecamatan Kumpeh Ulu sebanyak 15 ton lebih beras, yang dibagikan ke masing-masing korban 6 Kg/KK. Kemudian sekitar 200 dus mie instan dan 200 liter minyak goreng.

Bantuan ini diserahkan pihak kecamatan kepada kepala desa (kades) dan lurah masing-masing. Kemudian dibagikan kepada masyarakat yang menjadi korban banjir.

Bantuan yang belum disalurkan di Kantor Camat Kumpeh Ulu. Ft:\RE

Sekretaris Camat (Sekcam) Kumpeh Ulu, Sobri menyebutkan bantuan yang disalurkan melalui kepala desa dan pihak kelurahan tersebut berasal dari Pemkab Muarojambi.

"Kalau dari perusahaan setahu saya belum ada, tapi mungkin pihak perusahaan langsung memberikan bantuan langsung kepada para korban", imbuhnya.

Sementara itu, Camat Kumpeh Ulu, Wahyudi, belum dapat dikonfirmasi terkait persoalan ini. Menurut Sobri, camat lagi sibuk mengantar bantuan." Pokoknya dalam beberapa hari ini camat sibuk ngurusi bantuan", tambahnya. (ref/kon)

Banjir di Niaso Kembali Telan Korban Jiwa

MUAROJAMBI, TANJAB EKSPRES - Banjir di Desa Niaso, Kecamatan Muarosebo, Kabupaten Muarojambi kembali menelan korban jiwa. Minggu Petang (24/2) empat warga di ketahui berasal dari Kota Jambi tewas tenggelam ketika sedang mandi di kawasan banjir di desa tersebut.

Ketiga korban tewas itu ialah, Rian (20) warga Perumnas Kota Baru Kota Jambi, Robi (20) warga Jalan Aditiawarman, Kota Jambi dan Zilan Putra (18) warga Kota Jambi. Kemudian satu lagi Wildan (18), warga Kota Jambi.

Informasi yang berhasil dirangkum Tanjab Ekspres, Senin (25/2), warga di sana membenarkan adanya warga Jambi yang tewas tenggelam. Menurut warga itu, keempat korban tersebut sebelumnya mandi di kawasan banjir di Desa Niaso.

Simulasi Evakuasi Korban Bencana Alam beberapa waktu lalu. Ft:\RE

"Airnya agak deras, mungkin mereka hanyut terseret air. Terlebih lagi kalau tak bisa berenang, pasti tenggelam", ujar warga itu.

Sementara itu, Koordinator Satgas Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, M. Dalmanto kepada wartawan mengatakan keempat warga tersebut tenggelam di Desa Niaso, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muarojambi.

Tiga warga yang tewas sebelumnya dievakuasi di Rumah Sakit Polisi, Rumah Sakit DKT dan seorang lagi langsung dibawa ke rumah duka. "Sejak terjadi banjir ini sedikitnya 10 orang tewas di Provinsi Jambi", ujarnya.

Kepala Seksi Tanggap Darurat BPBD Provinsi Jambi ini juga menyebutkan, kondisi permukaan air Sungai Batanghari hingga Sabtu (23/2) telah menurun sekitar 2 Cm. Penurunan tersebut karena tidak terjadi hujan dibagian hulu, sehingga limpahan air tak begitu besar. (ref/kon)

~~~~~~~00000~~~~~~~

10 Korban Tewas Pada Saat Banjir

1.  Ade Irawan (16), Warga Desa Rengas Bandung, Kabupaten Muarojambi. Ade tewas akibat getek (Perahu Motor/red) yang ditumpanginya karam di perairan di Desa Niaso, Kabupaten Muarojambi.

2. Jakfar (30) nelayan Desa Kunangan, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muarojambi yang tenggelam dan terseret arus ketika hendak menyeberang Sungai Batanghari.

3. Nanak (14) siswa SMP Negeri 20 Kota Jambi yang tinggal di Kelurahan Talangbakung, Kota Jambi. Tewas tenggelam di perairan di Desa Niaso, Kecamatan Marosebo, Kebupaten Muarojambi, saat sedang mandi dan bermain banjir.

4. Julian (14) siswa SMP Negeri 20 Kota Jambi yang tinggal di Kelurahan Talangbakung, Kota Jambi. Tewas tenggelam di perairan di Desa Niaso, Kecamatan Marosebo, Kebupaten Muarojambi, saat sedang mandi dan bermain banjir.

5. Herry (23) yang tenggelam di Sungai Batangasai, Kabupaten Sarolangun akibat terpeleset ke Sungai Batangasai yang berarus deras.

6. Hasanudin (33), warga Desa Serasah RT 02, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, yang hanyut terbawa arus sungai saat mencari ikan menggunakan kawat tembilar.

7. Rian (20) warga Perumnas Kota Baru Kota Jambi, dia tewas karena mandi dan tenggelam di kawasan banjir di Desa Niaso, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muarojambi.

8. Robi (20) warga Jalan Aditiawarman, Kota Jambi, dia tewas karena mandi dan tenggelam di kawasan banjir di Desa Niaso, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muarojambi.

9. Zilan Putra (18) warga Kota Jambi, dia tewas karena mandi dan tenggelam di kawasan banjir di Desa Niaso, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muarojambi.

10. Wildan (18) warga Kota Jambi, dia tewas karena mandi dan tenggelam di kawasan banjir di Desa Niaso, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muarojambi.

Pernyataan Resmi Pemerintah Provinsi Jambi Kepada Pers

Pemerintah Telah Berjuang Maksimal Pertahankan Pulau Berhala

JAMBI -  Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus (HBA) menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi telah berusaha maksimal untuk mempertahankan Pulau Berhala. Penegasan tersebut dinyatakan oleh gubernur dalam Konferensi Pers Menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pulau Berhala, bertempat di Ruang VIP Rumah Dinas Gubernur Jambi, Sabtu sore (23/2).

Dalam konferensi pers tersebut, gubernur didampingi oleh Asisten I Sekda Provinsi Jambi, Kailani,SH,M.Hum; Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, M.Jaelani, SH,M.Hum; Kepala Biro Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Setda Provinsi Jambi, Masherusin,SH,M.Si, dan salah seorang dari Tim Asistensi Pulau Berhala, Junaidi, T. Noor.

Gubernur mengatakan, meskipun putusan MK tentang Pulau Berhala tidak seperti yang diharapkan oleh Provinsi Jambi, yakni ditolaknya permohonan uji materi (judicial review) yang dikemukakan oleh Pemprov Jambi, namun bukan berarti Pemerintah Provinsi Jambi tidak serius dan tidak berbuat apa-apa untuk mempertahankan Pulau Berhala.

Gubernur mengungkapkan, Pemprov Jambi telah habis-habisan mempertahankan pulau nan eksotis tersebut.

Gubernur menjelaskan kronologi sengketa Pulau Berhala, yakni mulai tahun 1982, semasa kepemimpinan Masjchun Sofwan sebagai Gubernur Jambi, dilanjutkan pada masa kepemimpinan Abdurrahman Sayuti, kemudian masa kepemimpinan Zulkifli Nurdin, sampai pada masa kepemimpinannya (mulai 3 Agustus 2010), yang sampai tahun 2011 (Agustus), status Pulau Berhala masih status quo.

Tahun 1999, terbentuk kabupaten pemekaran, salah satunya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana batas Tanjung Jabung Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau adalah Laut Cina Selatan.

Tahun 2002, pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang pada pasal 3 dinyatakan bahwa Pulau Berhala tidak masuk dalam Provinsi Kepri. Tahun 2003, pembentukan Kabupaten Lingga Provinsi Kepri, sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Berhala.

Dalam pembentukan Kabupaten Lingga ini dinyatakan, Pulau Berhala masuk ke Kabupaten Lingga. Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011 yang menyatakan Pulau Berhala masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

 Masih dalam tahun 2011, Pemprov Kepri memprotes atau menggugat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011 ke Mahkamah Agung (MA) dan oleh MA, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011 tersebut dibatalkan, tutur gubernur.

　　　　

Setelah itu, lanjut gubernur, Pemprov Jambi konsultasi ke Menteri Dalam Negeri, dan dari konsultsi tersebut, Pemprov Jambi mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun putusan MK adalah menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh Pemprov Jambi.

Usai menuturkan kronologi singkat tersebut, gubernur kembali menegaskan, kalau ada yang menyatakan Pemprov Jambi tidak sungguh-sungguh mempertahankan Pulau Berhala, pernyataan itu keliru.

Dikatakan oleh gubernur, Pemprov Jambi sangat sungguh-sungguh memperjuangkan mempertahankan Pulau Berhala. Gubernur menilai, Tim Asistensi Pulau Berhala sudah cukup menguasai dan sudah representatif. Selain itu, Kuasa Hukum Pemprov Jambi adalah referensi dari Kementerian Dalam Negeri, ujar gubernur.

Gubernur mengungkapkan, bahkan, Kuasa Hukum Pemprov Jambi dan Junaidi T. Noor (dari Tim Asistensi Pulau Berhala) sampai ke Belanda untuk mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung, sebagai salah satu bukti keseriusan Pemprov Jambi dalam memperjuangkan Pulau Berhala.

Memanggapi putusan MK, gubernur mengatakan, ada kelemahan dari putusan MK, di satu sisi, uji materi Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Lingga yang diajukan oleh Pemprov Jambi tidak dikabulkan oleh MK, namun di sisi lain, MK tidak membatalkan Undang-Undang Pembentukan Tanjung Jabung Timur. “Ini yang sedang kita kaji,” sebut gubernur.

Selain itu, gubernur juga mengungkapkan, ada kelemahan Pemprov Jambi, yaitu, pada tahun 2001, Pemprov Jambi membeli tanah di sana (Pulau berhala) seluas 2 hektar (Ha), yang sertifikatnya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau (tahun 2001, Provinsi Kepri belum terbentuk, masih Provinsi Riau). “Itu sangat menyulitkan kita,” ungkap gubernur.

Saat ditanya peruntukan tanah 2 Ha tersebut, Junaidi T. Noor menambahkan, peruntukkantanah tersebut adalah untuk pembangunan 12 unit rumah dan makam.

Ketika ditanya tentang langkah atau upaya apa yang akan ditempuh oleh Pemprov Jambi, gubernur menyatakan, saat ini Pemprov Jambi belum menerima salinan putusan MK. Selain menunggu salinan putusan MK, Pemprov Jambi juga menunggu pernyataan atau respon dari Mendagri. “Salinan putusan MK itu nanti akan kita kaji dulu,” tutur gubernur.

Gubernur menyatakan, pada masa kepemimpinannya, kondisi sengketa Pulau Berhala ini sudah sangat sulit. “Ibarat penyakit kanker, kondisinya sudah stadium 4, yang resikonya sangat besar sekali,” imbuh gubernur.

Selanjutnya, gubernur meminta maaf kepada masyarakat Jambi atas putusan penolakan MK terhadap uji materi yang diajukan Pemprov Jambi. Dan, gubernur kembali menegaskan bahwa Pemprov Jambi sudah berjuang maksimal. Gubernur menghimbau agar jangan ada yang mempolitisir kondisi ini. “Saya harap jangan ada yang memancing di air keruh, kita sudah berjuang habis-habisan,” ungkap gubernur.

Terkait pertanyaan apakah sejarah Paduka Berhala akan berubah, Junaidi T. Noor menegaskan, meskipun ada putusan dari MK, namun sejarah Paduka Berhala tetap. (Bagian Humas Pemprov Jambi)

Amrizal : Kerugian Negara Tanggung Jawab Rekanan

SAROLANGUN, TANJAB EKSPRES - Kepala Bidang (Kabid) Peternakan, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sarolangun, Amrizal mengatakan yang harus bertanggungjawab mengembalikan uang negara ratusan juta rupiah, ialah rekanan.

Hal ini dikatakan Amrizal terkait rekomendarsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang masih muncul dalam LHP 2011. Saat ini rekanan yang dimaksud berstatus sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sarolangun.

“Untuk rekomendasi BPK agar mengembalikan uang itu tanggungjawab direktur perusahaan pelaksana, karena persoalan ini sudah ditangani aparat penegak hukum", katanya kepada Tanjab Ekspres via ponsel, Minggu (24/2).

Namun jika memang ada info kalau Dinas Peternakan dan Perikanan harus mengembaikan uang, dirinya mengaku hingga saat ini belum ada petunjuk dari BPK RI terkait aturan tersebut.

“Ya kami sudah sampaikan ke BPK bahwa kasus ini sudah ditangani oleh penegak hukum, sampai sekarang belum ada petunjuk resmi dari BPK soal pengembalian uang tersebut", ujarnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Sarolangun, H Iskandar menyebutkan pihaknya belum melakukan cross cek, apa temuan tersebut telah ditindaklanjuti atau belum.

Namun demikian saat di singgung seperti apa aturan yang benar dalam menindaklanjuti temuan BPK untuk temuan yang telah dijelaskan di atas, yang bersangkutan tidak merespon.

Persoalan Temuan BPK ini terbilang menarik, sebab meski telah dalam proses hukum dan pelaksana proyek telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam DPO, namun temuan kegiatan tahun anggaran 2010 ini masih masuk dalam sejumlah rekomendasi yang harus di tindaklanjuti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun, Tahun 2011. (ary)

~~~~~~~~~00000~~~~~~~~~

Cek Endra Instruksikan Pemerataan Guru

SAROLANGUN, TANJAB EKSPRES – Bupati Sarolangun H Cek Endra, menginstruksikan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sarolangun, untuk pemerataan guru pada tahun 2013 ini, jika tidak maka dia tidak segan- segan memberikan sanksi tegas dan mengganti dengan pejabat lain.

Hal ini dilakukan bupati sebagai tindaklanjut dari laporan masyarakat terkait minimnya guru yang mengajar di sekolah yang jaraknya jauh dari ibu kota kecamatan.

"Kini saya tantang disdik, jika enggan memindahkan guru yang menumpuk, maka tidak ada kata lain, jika saya yang memindahkan pihak disdik dari jabatannya, artinya jabatan yang diamanahkan pada pihak disdik dinilai tidak mendukung peningkatan mutu pendidikan", tegas bupati.

Dikatakannya, dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupkosi) sebagai pihak yang menjalankan roda pendidikan di Kabupaten Sarolangun, hendaknya dapat berpikir positif untuk memajukan pendidikan masyarakat.

"Disdik jangan terlalu berlebihan membela hak guru, sehingga roda pendidikan di daerah yang jauh menjadi lumpuh dengan kekosongan guru, ini adalah hal yang tidak benar", tambahnya.

Sementara itu, Kabid PMPTK Disdik Sarolangun M Nasri mengatakan, jika ia minta waktu hingga Maret 2013 akan menuntaskan persoalan penumpukan guru di Kecamatan Mandi Angin.

"Sesusai dengan arahan bupati, jika kami yang pindah, maka lebih baik kami yang memindahkan guru", ujarnya.

Menjelang bulan Maret 2013, kata M. Nasir, pihaknya akan mengeveluasi terkait penempatan guru yang akan dipindahkan. Justru itu, ia minta bagi guru yang pindah nanti jangan ada yang berkecil hati, karena hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan bupati serta memajukan pendidikan di Kabupaten Sarolangun. (ary)

Penghitungan Kerugian Akibat Banjir Belum Rampung

 Pemerintah Nyatakan Status Darurat Banjir

JAMBI, TANJAB EKSPRES - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi melansir hingga saat ini total kerugian para korban banjir se Provinsi Jambi belum dapat dihitung seluruhnya.

Alasannya debit air di Sungai Batanghari pada hari Jumat (22/2) masih mencapai 14.35 meter, sehingga para korban banjir terus bertambah.

Stasiun Duga Air Automatik. Ft:\ Rizal E

Luapan air Sungai Batanghari tersebut menggenangi sedikitnya 55 ribu rumah warga dan menenggelamkan 5 ribu hektar lahan pertanian se Provinsi Jambi. Hal ini dikatakan Kepala Seksi (Kasi) Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Jambi, Dalmanto kepada wartawan, Jumat (22/2).

Sedangkan, pada Sabtu (23/2) Dalmanto menyebutkan kondisi debit air di Sungai Batanghari telah turut sebanyak 2 cm. Hal itu disebabkan tidak ada hujan di daerah uluan. Namun dirinya belum dapat memprediksi kapan air bisa surut.

Menurutnya, dari 11 saat ini 8 kabupaten/kota di Provinsi Jambi didera banjir, yakni : Kabupaten Muarojambi, Batanghari, Kota Jambi, Sarolangun, Kerinci, Bungo, Tebo, Tanjabtim dan Merangin.

"Saat ini baru Kabupaten Sarolangun yang telah terdata menderita kerugian lebih dari 15 miliar", ujarnya. Dikatakannya, banjir yang terjadi di Kota Jambi dan Kabupaten Muarojambi disebabkan masih tingginya curah hujan di bagian hulu.

Banjir di Kelurahan Tanjungjohor. Ft:\Ist

Sejauh ini, pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan dan penanganan para korban banjir ditugaskan tim terpadu yang telah dibentuk. Tim terpadu ini akan terus bekerja selagi kondisi banjir belum surut.

BPBD Provinsi Jambi memprediksi sedikitnya 2000 kepala keluarga (KK) telah berada di tenda pengunsian yang tersebar disembilan titik tenda pengungsi bantuan pemerintah. "Saya menghimbah warga yang rumahnya terendam segera mengungsi", tukasnya.

Berdasarkan Stasiun Duga Air Aoutomatik milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi, di Taman Tanggo Rajo, Kecamatan Pasar, Kota Jambi, hingga Minggu (24/2) menunjukan, ketinggian permukaan air Sungai Batanghari masih pada angka 14.33 meter.

Arus sungai tersebut terlihat sangat deras dan keruh, cenderung berbusa. Akitivitas warga tak banyak dilakukan seperti biasanya. Warga takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan mengingat telah banyak korban berjatuhan terseret arus.

Banjir di Kelurahan Tahtul Yaman. Ft:\Ist

Pantauan Tanjab Ekpres di beberapa lokasi banjir di Kota Jambi dan Kabupaten Muarojambi dalam seminggu terakhir, selain mendera 60 unit gedung sekolah, seperti yang dikatakan BPBD, banjir juga menggenangi fasilitas publik lainnya seperti, beberapa ruas jalan, perkantoran pemerintah, puskemas, langgar/mushola dan tempat pemakaman umum (TPU).

Kemudian, dermaga / pelabuhan, kolam / kerambah ikan, lapangan olahraga, sebagian kawasan pasar dan gudang penyimpanan material serta beberapa unit alat berat dan kendaraan milik perusahaan swasta.

Melihat kondisi ini, Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus (HBA) menyatakan status banjir di Provinsi Jambi masuk fase darurat banjir. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi juga telah menyalurkan bantuan untuk korban banjir kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan nilai bervariatif dari Rp.100 hingga Rp. 250 Juta, sesuai kondisi korban. (ref) 

~~~~~~~~~0000000~~~~~~~~~

Antisipasi Kemungkinan Ricuh Soal Pulau Berhala

Polisi Upayakan Pendekatan Masyarakat

JAMBI, TANJAB EKSPRES - Polisi Daerah (Polda) Jambi berupaya melakukan pendekatan kepada masyarakat, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan Pulau Berhala milik Kepulauan Riau (Kepri).

Pulau Berhala. Inset Warga Jambi di Pulau Berhala. Ft:\ RE

Polda Jambi masih menempatkan personilnya di sana dan berkoordinasi dengan Polda Kepri. Demikian dikatakan Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Jambi, Brigjen Pol. Ade Husein Kartadipura kepada wartawan, Jumat (22/2).

Polda Jambi berharap tak terjadi gejolak pasca perubahan status kepemilikan Pulau Berhala tersebut. "Sejauh ini tidak ada gejolak, dan kita berharap jangan sampai terjadi. Makanya kita melakukan pendekatan kepada masyarakat", ujar Kapolda.

Terpisah, Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus (HBA) mengaku Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi telah berusaha maksimal untuk mempertahankan Pulau Berhala jangan sampai lepas dari Provinsi Jambi.

Namun menurut gubernur, dirinya hanya melanjutkan perjuangan pemimpin terdahulu. Atas keputusan ini gubernur masih tetap akan berupaya mencari cela dari keputusan MK. " Jadi bukan tidak mungkin kalau ada cela dan keputusan dinilai ganjil Pemprov Jambi akan melakukan gugatan kembali", tukasnya. 

Salah satu Pulau Kecil di Dekat Pulau Berhala. Ft:\ Rizal Ependi

Perlu diketahui, Pulau Berhala, yang dulu dikenal warga setempat dengan Pulau Hantu, berlokasi di Selat Berhala, persisnya di Perairan Laut China Selatan dikelilingi oleh beberapa pulau kecil.

Saat ini status kepemilikan pulau tersebut, diputuskan oleh MK masuk dalam wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dan bukan lagi wilayah Kabupaten Tanjungjabung Timur (Tanjabtim) Provinsi Jambi.

Pantauan Tanjab Ekspres, sebagian masyarakat Jambi memang agak kecewa dengan keputusan MK tersebut. Alasannya, Pulau Berhala selama ini menjadi salah satu icon Daerah Jambi dengan diketahui adanya Makam Raja Jambi, Ahmad Barus II atau dikenal dengan nama Datuk Paduko Berhalo. (ref)

~~~~~~~~~0000000~~~~~~~~~

TP PKK Salurkan Bantuan Korban Banjir

KOTA JAMBI, TANJAB EKSPRES - Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Jambi, Hj. Roro Endah Nirwani Bambang, menyalurkan bantuan untuk para korban banjir di beberapa kelurahan di Kota Jambi.

Saat itu Ketua TP PKK didampingi Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertran) Kota Jambi, Kaspul. Bantuan yang disalurkan berupa selimut, mie instan, air mineral dan lain sebagainya.

Ketua TP PKK Kota Jambi, Hj Rr. Endah Nirmani Bambang bantu korban banjir. Ft:\Ist

Diantara kelurahan yang mendapatkan bantuan banjir ialah : Kelurahan Kenali Besar, Kelurahan Buluran Kenali, Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua TP PKK terus mengingatkan dan berpesan kepada korban banjir untuk dapat menjaga kesehatannya dan harus ekstra menjaga anak - anaknya untuk tidak sembarangan berenang di tempat-tempat banjir.

"Saya harapkan ibu-ibu dapat mengawasi anak-anak agar tak berenang di tempat-tempat banjir. Karena dikuatirkan akan berjangkit berbagai penyakit", ujar Ketua TP PKK Kota Jambi saat itu.

Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, sebanyak 1.217 keluarga korban banjir itu mengungsi di enam posko yang disediakan pemerintah.

Posko tersebut berada di Kelurahan Pematangsulur, Buluran, Sungaiputri, Penyengat rendah, Legok, Kecamatan Telanaipura, serta posko banjir di Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur.(ref)

Gubernur Serahkan Bantuan Banjir 8 Kab/Kota

JAMBI, TANJAB EKSPRES - Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus (HBA) Serahkan bantuan kepada 8 (delapan) kabupaten/kota yang wilayahnya terkena Bencana Alam Banjir, Jum'at (22/2) bertempat di rumah Dinas Gubernur Jambi.

Kabupaten/Kota yang menerima Bantuan Bencana Alam Banjir terdiri dari :

1. Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima 

    langsung oleh Bupati Muaro Jambi.

2. Kota Jambi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh Kepala 

    BPBD Kota Jambi.

3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima oleh 

    Perwakilan Pemkab. Tanjab Timur.

4. Kabupaten Sarolangun Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). diterima oleh 

    Perwakilan Pemkab. Sarolangun.

5. Kabupaten Merangin Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). diterima oleh Perwakilan 

    Merangin.

6. Kabupaten Tebo Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). diterima oleh Wakil Bupati 

    Tebo.

7. Kabupaten Kerinci Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima oleh Sekretaris Daerah
    Kabupaten Kerinci.

8. Kota Sungai Penuh Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima oleh Sekretaris Daerah Kota
    Sungai Penuh.

Gubenur menyampaikan pada Bupati/Walikota besarannya sesuai dengan kondisi dan daerah yang terparah terkena banjir, Dana Bantuan Bencana Alam Banjir tersebut agar dapat digunakan untuk meringankan korban bencana alam banjir, bupati/walikota juga diberi wewenang untuk mengeluarkan beras yang tersedia Bulog yang ada di kabupaten/kota.

Pada acara Penyerahan tersebut Gubernur Jambi juga didampingi oleh Asisten II Sekda Prov. Jambi - H. Haviz Khusaini, Kepala BPBD Provinsi Jambi, Kadis SOSNAKERTRANS Provinsi Jambi (ref/jon)